Menhub Tidak Setuju DP 0 Persen untuk Kredit Mobil dan Motor, Ini Alasannya

Menhub Budi Karya Sumadi angkat bicara soal kebijakan memberikan down payment (DP) atau uang muka kredit mobil atau motor sebesar 0 persen

Menhub Tidak Setuju DP 0 Persen untuk Kredit Mobil dan Motor, Ini Alasannya
Tribun Jabar/Yongky Yulius
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (18/7/2018). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi angkat bicara soal kebijakan memberikan down payment (DP) atau uang muka kredit mobil atau motor sebesar 0 persen oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dikutip Tribun Jabar dari Kompas.com. kebijakan itu termuat di dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

"Saya termasuk yang tidak setuju," ujar Budi di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu mengatakan, kebijakan DP 0 persen untuk kredit kendaraan bermotor akan menimbulkan risiko gagal bayar langsung kepada perusahaan pembiayaan.

Sementara itu, bagi masyarakat kata Budi, kebijakan DP 0 persen untuk kredit mobil dan motor bisa membuat lebih mudah mengambil kredit kendaraan tanpa perhitungan yang matang.

"Karena merasa tidak ada risiko apa-apa, dia ambil dua atau tiga bulan selesai. Jadi lebih baik mereka harusnya punya tanggung jawab, di depan itu harusnya ada uang muka," kata Budi.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengancam akan menggugat Peraturan OJK (POJK) Nomor 35/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

YLKI menyoroti adanya ketentuan terkait DP 0 persen untuk mobil dan sepeda motor di dalam aturan OJK yang dikeluarkan pada akhir 2018 tersebut.

"Jika OJK tak membatalkan POJK dimaksud, YLKI dan Jaringan Lembaga Konsumen Nasional akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam siaran pers, Jakarta.

YLKI menilai, aturan tersebut layak untuk dibatalkan karena sejumlah alasan.

Pertama, aturan itu dinilai tak tepat diterapkan untuk kendaraan bermotor yang berbasis energi fosil.

Apalagi kata dia, praktiknya kendaraan bermotor di Indonesia masih dominan menggunakan BBM jenis premium, yang sangat buruk dampaknya terhadap lingkungan.

POJK Nomor 35/2018 dinilai akan mendistribusi polusi udara, bahkan polusi suara, yang lebih masif. Tak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menhub Tak Setuju DP 0 Persen untuk Kredit Mobil dan Motor"

Ini Penjelasan Hero Supermarket Tentang 26 Gerainya Ditutup dan 523 Karyawannya Di- PHK

Dua Pesawat Tempur TNI AU Paksa Pesawat Kargo Ethiopia Mendarat di Batam

Persib Latihan Perdana, Masih Ada Pemain Asing dan Lokal yang Absen, Berikut 21 Pemain yang Hadir

Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved