Ada 19,4 Persen ASN yang Menolak Ideologi Pancasila, Dedi Mulyadi Sarankan Lakukan Perombakan

Dedi Mulyadi meminta adanya rombakan ASN untuk meminimalisir adanya radikalisme di kalangan pemerintahan.

Ada 19,4 Persen ASN yang Menolak Ideologi Pancasila, Dedi Mulyadi Sarankan Lakukan Perombakan
Tribun Jabar/ Haryanto
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat ditemui di Jalan KK Singawinata, Purwakarta, Senin (19/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA -Terkait rilisan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebutkan adanya 19.4 persen pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak setuju kepada ideologi Pancasila, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi berkomentar tegas hal tersebut.

Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat ditemui di Jalan KK Singawinata, Purwakarta, Senin (19/11/2018).

"Pemerintah harus berani memberhentikan PNS yang menolak ideologi negara ini, Pancasila," kata Dedi tegas.


Bukan tanpa sebab, kata Dedi, para Aparatur Sipil Negara (ASN) itu adalah benteng negara ini.

Oleh karena itu, ia pun meminta adanya rombakan ASN untuk meminimalisir adanya radikalisme di kalangan pemerintahan.

Selain itu, Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat itu juga menyebut bahwa para ASN atau PNS itu bisa menjadi pengambil keputusan paling depan masyarakat.

"Seleksi mental ideologi pada aparatur negara harus ditata ulang baik di pemerintahan maupun BUMN. Jangan sampai nantinya, pemberontakan justru berasal dari dalam (pemerintahan)," ucap dia.

Diketahui sebelumnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo, menyebut ada 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

Memegang Dua Jabatan, Pj Bupati Cirebon Janji Tidak Akan Terganggu

Penolakan ideologi di kalangan pegawai pemerintah itu menjadi penyebab menurunnya ketahanan nasional.

Hasil survei itu mengambil sampel dari 1.200 responden pada usia produktif dari kalangan PNS, swasta/profesional, dan BUMN.

Survei oleh Alvara Research itu dilakukan dari 10 September sampai 5 Oktober 2017 di 6 kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Berembus Isu Pengaturan Skor Match Fixing, Bobotoh Ingin Persib Bandung Bereskan Masalah Internal

Penulis: Haryanto
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved