RAPBD Kota Cimahi Tahun 2019, Rp 1,052 Triliun untuk Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna menyampaikan hal itu setelah Rapat Paripurna Penyampaian RAPBD Tahun 2019

RAPBD Kota Cimahi Tahun 2019, Rp 1,052 Triliun untuk Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Rapat Paripurna Penyampaian R-APBD Tahun 2019 di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Kota Cimahi, Kamis (8/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2019 diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna menyampaikan hal itu setelah Rapat Paripurna Penyampaian RAPBD Tahun 2019 di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Kota Cimahi, Kamis (8/11/2018).

Ajay M Priatna menyebut satu di antara kebutuhan infrastruktur yang diproritaskan adalah pembangunan underpass Sriwijaya yang baru tahap pembuatan Detail Engineering Design (DED).

"Kami dan jajaran ASN sepakat, apapun kondisinya APBD harus prioritas untuk pembangunan agar langsung dirasakan oleh masyarakat, jadi pembangunan kita prioritaskan," ujarnya.

Nilai RAPBD Kota Cimahi tahun 2019 yang diajukan pada pos pendapatan sebesar Rp 1,455 triliun sedangkan untuk pos belanja daerah diajukan sebesar Rp 1,733 triliun.

Jelang Persib Bandung vs PSMS Medan, Eks Pangeran Biru: Kami Harus Fight Sampai Habis

Dedi Mulyadi Sebut Pengunduran Diri Anna Sophanah Bagian dari Regenerasi Kepemimpinan di Golkar

"Struktur APBD Kota Cimahi sudah cukup baik dan seimbang antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk mengurangi defisit anggaran, diambil dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya," katanya.

Belanja untuk pembangunan, kata Ajay M Priatna, terdapat dalam pos belanja langsung yang nilainya sekitar Rp 1,052 triliun yang akan diprioritaskan untuk infrastruktur jalan dan jembatan.

Belanja lain adalah pelayanan wajib meliputi pelayanan kesehatan, akses pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait kenaikan gaji ASN, kata Ajay, harus sesuai kebijakan pemerintah pusat. Lalu, soal kenaikan tunjangan honorer, pihaknya masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) RI sebagai dasar hukum.


Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Ahmad Nuryana, mengatakan soal anggaran untuk pembangunan perlu dibahas lebih lanjut karena nilainya masih berupa pengajuan,

"Perlu pembahasan bersama dewan tapi semua pihak sepakat bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur masuk prioritas pada kinerja tahun depan," katanya.

Kenaikan gaji ASN, kata dia, masuk dalam belanja pegawai senilai Rp 633 miliar yang tersedia pos dana toleransi.

"Jadi besaran pos belanja pegawai ada toleransi dana yang bisa dipakai untuk antisipasi kenaikan pangkat, pindah masuk ASN, serta tambahan calon pegawai baru," katanya.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved