Setelah Diskusi Bersama Ridwan Kamil, Uu Ruzhanul Ulum Minta bank bjb Segera Lakukan Ini
Setelah berdiskusi Ridwan Kamil Emil tentang bank bjb, Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, menyatakan bahwa sekarang ini bank bjb harus segera . . .
Penulis: Kemal Setia Permana | Editor: Dedy Herdiana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah berdiskusi dengan Gubernur Ridwan Kamil Emil tentang bank bjb, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, menyatakan bahwa sekarang ini bank bjb harus segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Hal ini berkaitan erat dengan kewenangan dia menangani BUMD Jabar, di antaranya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten Tbk alias bank bjb.
"Saya bertemu dan berbicara dengan gubernur supaya meminta bank bjb untuk segera melakukan RUPS," kata Uu ditemui di sela acara amal Palu dan Donggala di kawasan Dago, Jumat (5/10/2018).
• Cerita Evelyn Anjani, hingga Nyaman jadi Perempuan, Pernah Disuntik Hormon, Sampai Tumbuh Jenggot
• Pasar Leles Direvitalisasi, Bupati Garut Jamin Pedagang Tak Perlu Bayar
Uu mengatakan bahwa pelaksanaan RUPS berkenaan dengan penyertaan modal Pemprov Jabar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), yang saat ini, masih dalam proses evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
Idealnya, kata Uu, penyertaan modal disetorkan Pemprov Jabar kepada bank bjb sebelum Desember 2018. Oleh sebab itu, Uu berkeinginan RUPS digulirkan secepatnya.
"Jika RUPS berlangsung pada 2019, dana APBD-P akan dikembalikan kepada kas pemerintah pusat. Seandainya hal itu terjadi, APBD-P tidak termanfaatkan dan dapat menghambat program-program Pemprov Jabar, yang satu di antaranya, Jabar Juara," ujarnya.
Menurut mantan Bupati Tasikmalaya, pelaksanaan RUPS dapat berbentuk RUPS Luar Biasa atau tidak. Yang jelas, kata Uu, sesegera mungkin RUPS bank bjb bergulir.
• Pro dan Kontra Warga Terkait Wacana Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari
Terkait dengab akan adanya pergantian susunan pengurus bank bjb, Uu menilai bahwa hal itu sebagai hal yang wajar. Namun yang tetap menjadi pertimbangan utama adalah pergantian teraebut harus berdasarkan evaluasi dan kebutuhan.
"Jika memang perlu ada pergantian agar kinerja lebih baik, ya lakukan," katanya.
Terkait kinerja BUMD lain, Uu mengaku sudah memperoleh informasi secara i formal. Sehingga Uu belum dapat memastikan ada tidaknya BUMD yang berkinerja negatif. Karena itu, Uu mengaku akan segera mencari tahu.
"Pembentukan BUMD itu untuk membantu roda pereknomian, termasuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Apabila keberadaan BUMD itu justru tidak mendukung perekonomian dan meningkatkan PAD serta menjadi beban Pemprov, perlu ada evaluasi. Tapi, untuk saat ini, fokusnya pada bank bjb," kata Uu. (*)
