Perbaikan Rutilahu PR Bagi Gubernur-Wakil Gubernur Baru Jabar
Perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilahu merupakan satu di antara beberapa program yang menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur Ridwan Kamil
Penulis: Yongky Yulius | Editor: Kisdiantoro
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius
TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilahu merupakan satu di antara beberapa program yang menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur UU Ruzhanul Ulum.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady mengungapkan hal itu saat memimpin kunjungan kerja di Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Rabu (5/8/2018).
"Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat disepakati bahwa besarnya bantuan rutilahu masing-masing adalah Rp 15.000.000 untuk rutilahu di wilayah perkotaan. Adapun besaran bantuan untuk program yang sama di kabupaten adalah Rp 13.500.000 per rumah," ujar Daddy yang juga Sekretaris Fraksi Partai Gerindra itu, dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Jabar.
Dia menjelaskan, pada tahun 2017, Kabupaten Garut mendapat perbaikan rutilahu dari Pemprov Jabar sebanyak 552 unit.
• Ridwan Kamil Akan Mekarkan Sejumlah Wilayah di Jawa Barat, Termasuk Cianjur dan Bandung Timur
Jumlah tersebut tersebar di 29 desa di 24 kecamatan, rata-rata setiap desa memperoleh bantuan sebanyak 18 unit rumah, termasuk Desa Mekarsari.
Padahal, kata Daddy, angka tersebut belum seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhannya.
Misalnya, di Kecamatan Selaawi saja tidak kurang dari 500 rumah yang membutuhkan bantuan perbaikan.
"Angka tersebut masih logis mengingat dari sisi IPM Kabupaten Garut berada di peringkat 25 tahun 2015 (63,21 poin) dan tahun 2016 (63,64 poin). Demikian pula pada tahun 2017, IPM kabupaten yang terkenal sebagai pengasil dodol dan pengolahan kulit tersebut hanya 64,52 poin --juara kedua dari bawah setelah Kabupaten Cianjur. Jadi, wajar kalau Garut termasuk kabupaten yang diprioritaskan (untuk mendapat bantuan rutilahu)," kata Daddy.
Pada tahun 2017, lanjutnya, program rutilahu di jabar masih ditangani oleh dua instansi, BPMPD menangani 6.000 unit untuk rutilahu di wilayah kabupaten, sementara itu, Dinas Perkim menangani 2.000 unit yang berada di wilayah kota.
Masing-masing rutilahu tersebut menerima bantuan Rp13.500.
Lalu, pada tahun 2018, kata Daddy, jumlahnya meningkat memjadi 20.000, 14.000 unit di kabupaten dan 6.000 unit di kota.
• Diperistri Habib Usman bin Yahya, Kartika Putri Dibanggakan Anak Tiri: Semangat Bun, We Love You
Nilai bantuan yang diberikan tetap sama dengan tahun sebelumnya, saat ini masih dalam proses pencairan dana.
Namun, dikatakannya, pada tahun 2019 target jumlah bantuan rutilahu justru turun menjadi 10.000 unit.
Selain karena faktor anggaran yang tersedia, hal itu disesuaikan dengan keterbatasan beberapa hal yang berkaitan dengan verifikasi di lapangan.
• Resmi jadi Gubernur Jabar, Ini Pidato Pertama Ridwan Kamil di Gedung Sate
"Kami berharap baik jumlah unit maupun besaran anggaran untuk program ini dapat ditambah pada APBD murni Tahun Anggaran 2019 yang akan segera dibahas," ujar Daddy yang merupakan Wakil Ketua DPD Gerindra Jabar dan berasal dari Dapil Cirebon-Indramayu tersebut.
