Kerugian Akibat Gempa Lombok Mencapai Angka 5 Triliun

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Wisnu Saputra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dampak kerugian ekonomi akibat gempa di Nusa Tenggara Barat tercatat sangat besar. Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB terus melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat gempabumi di NTB, baik gempa 6,4 SR pada 29/7/2018 maupun gempa 7 SR pada 5 Agustus 2018.

Hasil sementara hitung cepat kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB mencapai lebih dari Rp 5,04 triliun.

"Angka ini sementara, hanya berdasarkan basis data pada 9/8/2018. Dipastikan dampak ekonomi lebih dari 5,04 triliun nantinya," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho melalui rilis yang diterima tribunjabar.id di Bandung, Senin (13/8/2018).

Kerusakan dan kerugian lebih dari Rp 5,04 triliun itu berasal dari sektor permukiman yang mencapai Rp 3,82 triliun, infrastruktur Rp 7,5 miliar, ekonomi produktif Rp 432,7 miliar, sosial budaya Rp 716,5 miliar, dan lintas sektor Rp 61,9 miliar.

"Kerusakan dan kerugian terbanyak adalah sektorpermukiman yang kenyataan puluhan ribu rumah penduduk rusak berat, bahkan banyak yang rata dengan tanah," katanya.

Secara wilayah, lanjut dia, kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB paling banyak adalah di Kabupaten Lombok Utara yang mencapai lebih dari Rp 2,7 triliun.

Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun, Lombok Timur Rp 417,3 miliar, Lombok Tengah Rp 174,4 miliar dan Kota Mataram Rp 242,1 miliar.

Dampak kerusakan dan kerugian ekonomi di Bali masih dilakukan perhitungan.

"Kerusakan dan kerugian ini sangat besar. Apalagi jika nanti data sudah terkumpul semua, maka jumlahnya akan lebih besar. Perlu triliunan rupiah untuk melakukan perbaikan kembali dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Perlu waktu untuk memulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi di wilayah NTB," kata dia.

Pemerintah pusat, kata Sutopo, akan terus mendampingi masyarakat dan Pemda NTB. Pendampingan itu bukan hanya saat tanggap darurat saja.

Tetapi saat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pun, Pemerintah Pusat akan terus membantu.

Bahkan sebagian besar bantuan yang disalurkan, katanya, berasal dari pemerintah pusat.

Skala penanganan dampak dampak gempa saat ini sesungguhnya sudah nasional.

"Artinya kapasitas nasional yang digerakkan untuk penanganan darurat saat ini sudah skala nasional, baik pengerahan personil, anggaran, logistik, peralatan, dan manajerial," kata dia.

BNPB sendiri, kata dia, masih terus melakukan pendataan dan perhitungan ekonomi dampak gempa. "Nanti saat masa darurat selesai kita akan masuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB Bersama kementerian/Lembaga dan NGO akan membangun kembali yang lebih baik daripada sebelumnya dengan prinsip build back better and safe. Artinya yang akan kita bangun lagi lebih baik baik dan aman," kata dia.

Menurut Sutopo, Lombok adalah daerah rawan tinggi gempa, maka pembangunan kembali nanti harus sudah mengantisipasi gempa agar saat terjadi gempa lagi, korban, kerusakan dan kerugian dapat lebih sedikit, serta masyarakat lebih aman.(wisnu)