Dedi Mulyadi Setuju Putusan MK tentang Larangan Pengurus Parpol jadi Anggota DPD RI

DPD RI itu memang harus diisi kalangan non partai. Misalnya, personalianya berasal dari tokoh ulama, tokoh adat, seniman dan budayawan dari daerah

Dedi Mulyadi Setuju Putusan MK tentang Larangan Pengurus Parpol jadi Anggota DPD RI
tribunjabar/haryanto
Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi saat ditemui di rumahnya Sawah Kulon, Pasawahan, Purwakarta 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA -Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus parpol menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi sependapat dengan hal itu.

Pada putusan MK itu disebutkan, pengurus atau kader partai tidak boleh mendaftar sebagai calon anggota DPD. Apabila masih ingin mendaftar, mereka diwajibkan mundur terlebih dahulu dari partai politik.

Suporter Persib Bandung dan Sriwijaya FC Sudah Mulai Memadati Area Stadion GBLA

Menurut Dedi, sebaiknya DPD tidak diisi oleh orang dari partai politik. Hal itu dikatakannya saat ditemui di sela kegiatan Golkar Jabar, di Hotel Plaza, Bungursari, Purwakarta, Jumat (3/8/2018) malam.

"DPD RI itu memang harus diisi kalangan non partai. Misalnya, personalianya berasal dari tokoh ulama, tokoh adat, seniman dan budayawan dari daerah,” kata Dedi.


Konsep pembentukan DPD RI, menurut Dedi, merupakan cermin dari keterwakilan daerah di Indonesia.

Sehingga, para anggotanya harus bersih dari afiliasi dengan partai politik namun mengerti seluk beluk daerahnya yang diwakili

“Spirit DPD RI itu memiliki konsep dan ekspresi yang berbeda. Karena, DPD itu ruang keterwakilan daerah dari berbagai latar belakang, sehingga semangatnya bukan politik. Tetapi, aspek-aspek bidang itu tadi,” ujar dia.

Mantan Bupati Purwakarta itu memandang terjadi proses ahistoris jika kalangan partai politik menjadi anggota DPD RI.

Fenomena ini sudah menyalahi proses dan sejarah awal pembentukan DPD RI.


“Demokrasi kan sudah ada ruangnya, ada ruang partai dan ada ruang DPD. Keduanya tidak boleh bercampur,” katanya.

Putusan MK itu merupakan buah dari uji materi, terhadap uji materi Pasal 182 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Khususnya, frase ‘pekerjaan lain’ yang ada dalam huruf I pasal tersebut.

MK menilai pelarangannya ini untuk menghindari adanya distorsi politik. Distorsi itu berupa lahirnya perwakilan ganda atau double representation parpol dalam pengambilan keputusan nantinya.

Penulis: Haryanto
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved