VIDEO TEASER: KPK Mulai Tangani Citarum, Tak Ada Ampun Lagi bagi Pembuang Limbah Ilegal

HEADLINE koran TRIBUN JABAR edisi Rabu 1 Agustus 2018 menyajikan laporan utama tentang pemerintah resmi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus pembuangan limbah secara ilegal ke Sungai Citarum, mulai hari ini.

Masuknya KPK membuat para pencemar lingkungan, yang selama ini hanya bisa dijerat dengan serangkaian pasal dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, juga bisa dijerat dengan pasal-pasal korupsi.

Penerapan pasal berlapis ini diharapkan bisa mempercepat penanganan masalah Citarum yang sudah berlarut-larut tak kunjung selesai.

Sebelumnya, ultimatum diberikan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, kepada para pelaku industri yang pabrik-pabriknya berada di sepanjang aliran Sungai Citarum dan anak-anak sungainya.

Luhut memberi tenggat waktu tiga bulan pada mereka untuk memperbaiki dan mengoptimalkan instalasi pengolahan air limbahnya.

Selepas itu, langkah-langkah hukum akan ditegakkan, semua pelanggar tak lagi akan diberi ampun.

"Tenggat itu berakhir hari ini. Jadi mulai besok, penindakan akan mulai dilakukan. Kami akan lihat lagi mana-mana saja pabrik yang sudah memperbaiki dan yang tidak," ujar Safri Burhanudin, Deputi IV Bidang SDM, IPTEK, dan Budaya Kemaritiman, kepada Tribun seusai menghadiri Gebyar 3R (reuse, reduce, and recycle) pada acara Kuliah Kerja Nyata Tematik, yang diikuti ribuan mahasiswa di Desa Cilampeni, Katapang, Kabupaten Bandung, Senin, (31/7/2018). (*)

Bagaimana tanggapan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dengan adanya langkah dari pemerintah yang melibatkan KPK dalam penanganan pencemaran Sungai Citarum?

Bagaimana tanggapan Menristek Dikti, Mohamad Nasir dengan ribuan mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi di Jawa Barat yang turut dilibatkan dengan melaksanakan KKN Tematik Menyukseskan Program Citarum Harum?

Selengkapnya, baca koran TRIBUN JABAR edisi Rabu 1 Agustus 2018.

Perbaharui informasi di www.tribunjabar.id.