Aher Sarankan Naikan Gaji Kepala Daerah agar Tidak Korupsi, Mendagri Kurang Setuju
Ia menyebutkan, jika gaji dari kepala daerah tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan saat berkampanye sebagai calon kepala daerah.
Penulis: Tatang Suherman | Editor: Kisdiantoro
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Jabar, Ferry Fadhlurrahman
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menyarankan agar gaji dari kepala daerah dinaikan. Alasannya untuk mengurangi potensi korupsi yang dilakukan kepala daerah.
Ia menyebutkan, jika gaji dari kepala daerah tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan saat berkampanye sebagai calon kepala daerah.
"Artinya bahwa menjadi bupati, walikota gubernur, lebih menonjol pengabdiannya, kalau gaji sudah saya katakan tadi dengan biaya kampanye bisa jadi korupsi. (Jika gaji dinaikan) jadi sejak awal niatnya bukan mencari, kekayaan dan perekonomian tapi lebih kepada pengabdian," ujar Aher di Gedung Sate, Selasa (17/4/2018).
Aher sendiri tidak menyebutkan jumlah kenaikan gaji yang ia maksud. Lelaki yang menjabat sebagai gubernur dua periode ini mengatakan yang penting adalah untuk menutup kesempatan korupsi.
Ini Jejak Idjon Djanbi, Komandan Kopassus Pertama Paling 'Keramat', Tak 'Dihormat' Saat Meninggal https://t.co/F8gpoiExrC via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) April 18, 2018
Dilain pihak, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, menilai korupsi yang dilakukan kepala derah bukan pada persoalan gaji, tapi pada mentalnya.
Ia mengatakan, meskipun gaji sudah naik beberapa kali tetap saja akan korupsi bila sudah ada niatan untuk korupsi.
"Itu bukan kewenang saya (untuk naikan gaji). Saya kira mau gaji naik seribu kali lipat mentalnya korup gak mempan," ujar Tjahyo di tempat yang sama.
