LGBT Resahkan Warga Tasikmalaya, Sejumlah Ormas Datangi Kantor DPRD
Sejumlah ormas mendatangi Kantor DPRD Kota Tasikmalaya di Jalan R E Martadinata, Kecamatan Indihiang, Selasa (23/1/2018).
Penulis: Isep Heri Herdiansah | Editor: Dedy Herdiana
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri
TRIBUNJABAR.CO.ID, TASIKMALAYA - Sejumlah ormas mendatangi Kantor DPRD Kota Tasikmalaya di Jalan R E Martadinata, Kecamatan Indihiang, Selasa (23/1/2018).
Puluhan orang perwakilan ormas itu diterima Tjahja Wandana dan Wahidin dari Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya untuk melakukan audiensi.
Dalam audiensi terugkap semua ormas tersebut menuntut adanya pernyataan sikap bersama DPRD terkait penolakan aktivitas kelompok (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) LGBT yang ada di Kota Tasikmalaya yang dikenal juga sebagai Kota Santri.
Mereka juga menuntut dewan membuat komitmen bersama untuk menangani LGBT.
Selain Pasha 'Ungu', Inilah Pejabat yang Gaya Rambutnya Jadi Sorotan, Nomor 3 Disebut Pakai Wig https://t.co/ZprpWiwZZx via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) January 23, 2018
Di Kota Santri ini menurut sejumlah perewakilan ormas diduga kuat ada aktivitas LGBT yang seakan ada pembiaran.
Satu di antara perwakilan membeberkan penemuannya di akun Facebook, yang bebas menjajakan jasa aktivitas LGBT.
Menurut salah satu perwakilan ormas Laskar Mujahid yang menghadiri audiensi, Syamsuri (54) perkembangan jumlah LGBT di Kota Tasikmalaya sangat meresahkan.
Baca: LIVE STREAMING Chiangrai United vs Bali United di Playoff Liga Champions Asia, Nanti Malam
Baca: VIDEO: Dampak Gempa di Banten, Staf DPRD Kota Cimahi Berhamburan Ke Luar Ruangan
"Hari ini kami melakukan penolakan terhadap segala aktivitas LGBT karena semakin bertambah di Kota Tasikmalaya, hal tersebut bertolak belakang dengan pancasila," katanya.
Selain itu menurut Syamsuri selaku Koordinator Lapangan aksi massa, menilai menjamurnya kelompok LGBT di Kota Tasikmalaya ini terjadi lantaran mandulnya implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat. (*)