Pilgub Jabar
Pengamat: Terpilihnya Airlangga Hartarto, Tentukan Nasib Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar
Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang digelar di Jakarta, Rabu (13/12) malam, memutuskan
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Fauzie Pradita Abbas
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar. muhammaf Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.CO.ID - Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang digelar di Jakarta, Rabu (13/12/2017) malam, memutuskan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.
Keputusan ini dinilai akan berpengaruh terhadap pencalonan kandidat calon gubernur pada Pilgub Jabar 2018.
Ahli politik dan ilmu pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan terdapat tiga opsi yang dapat dilakukan Partai Golkar menjelang Pilgub Jabar 2018.
Sebelumnya, saat menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto menyatakan partainya mengusung Ridwan Kamil dan kader Partai Golkar Daniel Muttaqin sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Jabar 2018.
Opsi pertama, katanya, Airlangga tidak mengubah keputusan yang dibuat Setya Novanto melalui surat keputusan partainya.
Hal ini disebabkan Airlangga memiliki kedekatan yang baik dengan Presiden RI Joko Widodo, seperti Setya Novanto.
Kedekatan ini membuat kemungkinan perubahan surat keputusan tersebut menjadi tidak terlalu kuat.
"Kemungkinan perubahan keputusan tersebut jadi 50-50. Kemungkinan untuk berubah dan tidak berubah jadinya sama besar, mengingat kedekatan Airlangga dengan Presiden Jokowi, yang mempengaruhi pemikiran politiknya," kata Muradi saat dihubungi, Kamis (14/12/2017).
Muradi mengatakan, opsi kedua, SK tersebut dicabut dan Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi yang sebelumnya diunggulkan untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat diusung kembali pada Pilgub Jabar 2018.
Dengan demikian, Golkar berkemungkinan tidak mengusung Ridwan Kamil.
Paling menarik, katanya, adalah kemungkinan ketiga, yakni surat keputusan pengusungan Ridwan Kamil tidak dicabut, tetapi kepentingan politik Dedi Mulyadi di Partai Golkar diakomodasi.
Contohnya, Dedi Mulyadi diberi posisi strategis di DPP Partai Golkar, seperti posisi sekjen.
"Kalau tidak diakomodir, Dedi Mulyadi akan liar. Bisa saja dia mencalonkan diri jadi gubernur Jawa Barat diusung PDIP atau Hanura. Ini menjadi kerugian yang sangat besar bagi Partai Golkar," kata Muradi.
Jika sampai Dedi Mulyadi mencalonkan diri diusung partai lain, katanya, akan terjadi kekacauan dalam tubuh Partai Golkar di Jawa Barat.
Selama ini, Dedi Mulyadi memiliki banyak loyalis yang mendukungnya secara penuh menjadi calon gubernur Jabar.
Jika Partai Golkar tidak mengusung Dedi Mulyadi jadi calon gubernur Jabar, katanya, akan lebih baik jika Dedi Mulyadi diberi posisi penting di DPP Partai Golkar.
Selama ini, katanya, keputusan pengusungan Ridwan Kamil menjadi calon gubernur dari Partai Golkar terkesan diputuskan sepihak oleh DPP Partai Golkar tanpa mengindahkan usulan DPD Partai Golkar Jabar yang mengusung ketuanya, Dedi Mulyadi.
Karenanya, muncul kemungkinan keputusan yang dibuat saat Setya Novanto menduduki Ketum Partai Golkar tersebut, diganti.
![[FULL] Ramai Desakan MBG Dihentikan Imbas Keracunan Massal, Pakar: Perbaiki, Jangan Ditutup-tutupi!](https://img.youtube.com/vi/Dwu9kx1Eo6Y/mqdefault.jpg)
