Pembangunan PLTU Cirebon II Harus Negosiasi Ulang dengan Pendana
Pendana kita kan dari Jepang dan Korea, dan pakai dolar. Nah, dengan aturan BI yang baru ini, otomatis pembayaran tak bisa pakai dolar
Penulis: roh | Editor: Kisdiantoro
CIREBON, TRIBUNJABAR.CO.ID - Pembangunan PLTU Cirebon II berdaya 1x1.000 MW di Kawasan Kanci, Kabupaten Cirebon diprediksi mundur ke Januari 2016. Ini sehubungan dengan keluarnya aturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah dalam Transaksi di Dalam Negeri yang berlaku 1 Juli.
Semula, pembangunan konstruksi PLTU Cirebon II berdaya 1x1.000 MW ditargetkan bisa dimulai akhir tahun ini. Saat ini pun pengelola tengah menempuh proses izin Amdal.
Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana (CEPR), Heru Dewanto mengatakan, keluarnya aturan BI tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah dalam Transaksi di Dalam Negeri menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan PLTU Cirebon II saat ini. Sebab, kata dia, PT CEPR harus melakukan negosiasi ulang dengan pendana yang berasal dari Jepang dan Korea.
"Pendana kita kan dari Jepang dan Korea, dan pakai dolar. Nah, dengan aturan BI yang baru ini, otomatis pembayaran tak bisa pakai dolar, tapi harus rupiah. Ini yang jadi tantangan kami, harus negosiasi ulang dengan pendana agar mau pakai rupiah," kata Heru di sela-sela acara buka puasa bersama wartawan di Cirebon, Rabu (1/7/2015) malam.
Heru menuturkan, selain dengan pendana, pihaknya juga akan negosiasi dengan pemerintah. PT CEPR, kata dia, akan meminta keringanan dari pemerintah agar proyek PLTU Cirebon II ini dapat pengecualian.
"Bagaimanapun juga kan PLTU Cirebon II ini kategori proyek infrastruktur strategis. Kami minta ada keringanan. Mudah-mudahan pemerintah mau memberi keringanan," kata Heru.
Heru memprediksi, dengan keluarnya aturan BI tersebut pembangunan konstruksi PLTU kemungkinan baru bisa dimulai Januari 2016. Namun, katanya, PT CEPR tetap mengupayakan agar pembangunan bisa dimulai Desember 2015.
Proyek pembangunan PLTU Cirebon II membutuhkan dana 2 miliar dolar Amerika Serikat. Jika proyek berjalan mulus, pembangkit ditargetkan dapat beroperasi akhir 2019. Proyek ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW yang dicangkan pemerintah. (roh)