Perda Tentang Siswi Hamil Dibutuhkan

CIANJUR, TRIBUN - Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Cianjur, Jimmi Perkasa menilai, pemerintah Kabupaten Cianjur setidaknya memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur persoalan bisa atau tidaknya siswi hamil mengikuti ujian nasional (UN).

Pasalnya persoalan siswi hamil tersebut menjadi polemik ketika peraturan sekolah mengatur melarang adanya siswi hamil di sekolah, namun siswi tersebut memiliki hak untuk mendapatkan ijazah.

"Sebetulnya sekolah hanya menegakan peraturan yang ada di sekolah karena setiap siswa yang masuk sekolah sebelumnya memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan sekolah yang ada," kata Jimmi  kepada wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Jumat (11/4).

Menurut Jimmi, perda ini akan menjadi jalan tengah dan menjadi jawaban persoalan secara objektif tengan polemik siswi hamil yang ingin mengikuti UN. Mengingat di satu sisi setiap warga negara memiliki hak mendapatkan pendidikan, namum di sisi lain sekolah memiliki kewajiban menegakan peraturan.

"Bisa tidaknya siswi hamil memang minimal seharusnya ditentukan kekuatan dan kekuasaan kepala sekolah serta kebijakan dari dinas pendidikan. Tapi kalau ternyata di sekolah tidak boleh ada siswi hamil ikut UN itu sebetulnya juga menjadi resiko siswa itu sendiri," kata Jimmi.

Menurut, Jimmi, meskipun pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia, namun peraturan sekolah atau kebijakan dinas pendidikan juga mengakar dari UUD 1945. Artinya setiap peraturan yang ada tak meninggalkan hak dan kewajiban setiap warga negara. Karena itu perda untuk menjawab hak dan kewajiban siswa kepada sekolah serta hak dan kewajiban sekolah terhadap siswanya.

"Misalnya seperti rokok. Di satu sisi warga yang tidak merokok tentu dirugikan dengan keberadaan perokok, namun bagi perokok itu merupakan haknya. Apalagi perokok merasa membayar pajak kepada pemerintah. Karena itu jika ada perda tentunya tetap bisa menjaga hak dan kewajiban para perokok dan bukan perokok," kata Jimmi.

Meski demikian, Jimmi mengatakan, adanya perda tersebut dikembalikan kepada kebutuhan masyarakat pada umumnya. Menurutnya, selama persoalan tersebut merugikan masyarkat pihaknya akan mendukung.

"Tak semua masyarakat atau orang tua setuju dengan adanya perda seperti ini Sebab banyak siswi hamil akibat hubungan di luar nikah sehingga masuknya kembali ke ranah etika," kata Jimmi. (*)