Ono Surono Sambangi Sumedang, Konsolidasi Ratusan Kader PDIP Sambil Berikan SK Pengurus

Ringkasan Berita:

• Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menghadiri pertemuan konsolidasi dengan ratusan pengurus dan kader PDIP Sumedang di Graha Insun Medal, Jumat (3/4/2026).
• Agenda tersebut sekaligus halal bihalal dan pembagian SK DPP PDIP tentang struktur kepengurusan DPC PDIP Sumedang periode 2025–2030.
• Dalam struktur baru, Asep Rony ditetapkan sebagai Ketua DPC menggantikan Irwansyah Putra yang hengkang dari PDIP, dengan Atang Setiawan sebagai Sekretaris.

Laporan : Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono bertandang ke Sumedang, Jumat (3/4/2026) untuk berjumpa dengan ratusan pengurus serta kader partai itu. 

Pertemuan berlangsung di Graha Insun Medal (GIM) di pusat kota Sumedang. Dalam agenda tersebut, Ono bermaksud mengukuhkan soliditas partai setelah adanya evaluasi yang dilakukan DPP PDIP atas kepengurusan DPC PDIP Sumedang. 

"Ini agenda konsolidasi partai juga halal bihalal pengurus, juga dengan masyarakat sekaligus kita membagikan surat keputusan DPP Partai tentang struktur komposisi personalia DPC PDIP Sumedang 2025-2030," kata Ono. 

Dalam struktur yang baru, Ketua DPC PDIP Sumedang adalah Asep Rony dan Sekretarsinya Atang Setiawan. Rony menggantikan ketua sebelumnya, Irwansyah Putra yang baru-baru ini menyatakan diri hengkang dari PDIP Sumedang.  

Baca juga: Kuasa Hukum Ono Surono Soroti Barang yang Disita KPK, Sahali: Ada Barang Tak Terkait

Ditanya soal PDIP Sumedang yang absen mengisi posisi kepala daerah pada dua pilkada di Sumedang, Ono Surono mengatakan konsolidasi tersebut merupakan bagian untuk menuju kemenangan. 

"Ya makanya kita siapkan, kita pastikan semua pengurus partai, dari tingkat DPC, PAC, ranting, anak ranting bukan hanya terbentuk, tapi semuanya bergerak ke tengah-tengah rakyat," katanya. 

Dia mengatakan, saat ini, situasi tidak sedang baik-baik saja di mana masih banyak persoalan mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. 

"Secara ekonimi, terkait dengan sosial, banyak yang tidak masuk desil 1-5, soal kesehatan, banyak BPJS yang dinonaktifkan, soal pendidikan, ijazah masih ada yang ditahan,"

"PDIP ingin memastikan rakyat tidak ada yang kesulitan dengan program pemerintah," katanya.