Purbaya Yudhi Sadewa Kaget Jadi Menteri Keuangan Banyak Disorot: Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan

TRIBUNJABAR.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih belum terbiasa dengan jabatan barunya setelah menggantikan Sri Mulyani.

Purbaya Yudhi Sadewa dipilih Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani dalam reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025).

Prosesi Serah Terima Jabatan pun berlangsung di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa pun menanggapi ucapannya yang kontroversial saat menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat.

Sebagai informasi, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa tuntutan tersebut datang dari sebagian kecil rakyat yang hidupnya masih kurang.

Ia menuturkan, posisi penting di pemerintahan yang ia emban ini berbeda dengan jabatan yang sebelumnya ia emban, yakni Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, kini setiap gerak-geriknya menjadi sorotan.

"Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboy," kata Purbaya setelah acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Gedung Kemenkeu, Selasa (9/9/2025), dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan.

Baca juga: Purbaya Yudhi Gantikan Sri Mulyani, Apindo Soroti Tantangan Berat Menteri Keuangan Baru

"Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di Kemenkeu beda, salah ngomong langsung dipelintir sana-sini," jelasnya.

Atas pernyataan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa pun memohon maaf dan berjanji akan lebih baik di kemudian hari.

Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan memperbaiki diri untuk lebih berhati-hati saat melontarkan pernyataan agar tidak membuat sakit hati publik.

"Jadi, kemarin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi," ujarnya

Lebih lanjut, Purbaya pun meminta masukan dari pendahulunya, Sri Mulyani agar pekerjaannya bisa jauh lebih baik sebagai Menteri Keuangan.

"Saya akan berusaha semaksimal mungkin nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi," tutur Purbaya.

"Jadi ke depan teman-teman media tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau sudah berapa bulan baru Anda kritik habis-habisan," sambungnya.

Sosok Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa lahir pada 7 Juli 1964 di Bogor, Jawa Barat. Ia meraih Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung.

Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Purdue University, AS dan meraih gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi.

Karier profesionalnya bermula sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-994).

Kemudian pada tahun 2000-2005, ia berpindah karier ke dunia riset ekonomi sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute.

Pada 2006-2008 ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities.

Kemudian, Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.

Baca juga: Baru Sehari Jadi Menteri Keuangan, Akun Anak Purbaya Disorot, Pamer Saldo hingga Sindir Sri Mulyani

Karier Pemerintahan

Purbaya mengawali karier politik dan pemerintahan sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian pada era 2010-2014, dan juga menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional.

Pada 2015, ia menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden.

Kemudian Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam pada 2015-2016.

Selanjutnya, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), kemudian menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).

Purbaya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No.58/M Tahun 2020.

Ia resmi menjabat sebagai Ketua Dewas LPS mulai 3 September 2020.

Jabatan tersebut mempertegas perannya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Selain itu ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN Pertambangan PT Inalum (Persero).

Baca artikel Tribunjabar.id lainnya di Google News.