Ribuan Mahasiswa Duduki DPRD Jabar, Demonstrasi Tolak Program MBG dan Pemborosan Anggaran

Ringkasan Berita:

• Aksi Massa: Ribuan mahasiswa berpakaian gelap dan almamater menggeruduk Gedung DPRD Jawa Barat di Kota Bandung pada Senin (15/6/2026) sore.
• Tuntutan Anggaran: Demonstran menuntut penghentian pemborosan anggaran negara, termasuk penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicap "Maling Berkedok Gizi".
• Sorotan Demokrasi: Massa aksi mengkritik rezim Prabowo Subianto dan menyuarakan kekhawatiran hadirnya "Orba Jilid 2" akibat meluasnya dwifungsi aparat lewat UU TNI dan UU Polri.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung turun ke jalan dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Senin (15/6/2026).

Selain di Bandung, demonstrasi mahasiswa di Jawa Barat juga terjadi di Purwakarta. 

Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menggelar demonstrasi, Senin (15/6/2026) sore.
‎
Mereka memusatkan aksinya dengan memblokade Pertigaan Ciganea, jalur utama yang menghubungkan Purwakarta menuju Bandung sekaligus akses menuju Gerbang Tol Jatiluhur.

Demo digelar menyikapi situasi buruk yang dirasakan oleh masyarakat setelah harga BBM naik, rupih merosot, harga sembako melambung, harga obat naik.

Dampak buruk dari kenaikan BBM jenis pertamax, penggunaan mulai beralih ke pertalite. BBM subsidi ini memang tidak naik, tapi di sejumlah SPBU di Jawa Barat sulit didapatkan.

Di Majalengka, pembeli Pertalite harus keliling ke sejumlah SPBU. Namun, dia tak menemukannya hingga akhirnya terpaksa membeli Pertamax.

Di Kota Bandung dan sejumlah daerah lain, antrean di jalur Pertalie mengular panjang.

Kembali ke demonstrasi di Kota Bandung, tepat pukul 15.20 WIB mereka datang dari arah Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Para mahasiswa menggenakan almameter dan baju berwarna gelap. 

Dalam aksi tersebut, massa langsung menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari penghentian program yang dinilai membebani anggaran negara hingga penolakan terhadap menguatnya peran aparat keamanan dalam ranah sipil.

Sementara mahasiswa lainnya duduk melingkar dan sebagian menggelar banner yang berisi kritikan terhadap pemerintah. 

Tulisan seperti Maling Berkedok Gizi akronim dari MBG, Indonesia Disaster dan lainnya memenuhi halaman tepat di depan gerbang DPRD yang telah dijaga aparat. 

Para aparat turut membentangkan banner yang bertuliskan mendengarkan aspirasi dari para demonstran. 

Abdurahman Mohammed Abdulmalik Albarakati, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk keresahan yang dirasakan masyarakat luas terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Menurutnya, aksi yang berlangsung bukan hanya gerakan mahasiswa semata, melainkan bagian dari aspirasi masyarakat yang merasa kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja.

"Kita dari seluruh elemen masyarakat. Mahasiswa memang menjadi bagian yang menginisiasi gerakan ini, tetapi keresahan ini milik masyarakat secara umum. Kami melihat ada ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah rezim Prabowo Subianto," kata dia kepada awak media, Senin (15/6/2026). 

Dalam demonstrasi itu, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan.

Poin pertama yang disuarakan adalah penghentian pemborosan anggaran negara. 

Dikatakannya, poin kedua, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah program dan kegiatan yang dianggap tidak mendesak di tengah berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Tuntutan tersebut mencakup penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP), penghentian proyek-proyek yang dinilai tidak menjadi prioritas, serta pembatasan kunjungan luar negeri pejabat negara.

Abdurrahman menilai kunjungan luar negeri yang dilakukan pemerintah saat ini terlalu sering dilakukan dibandingkan pemerintahan sebelumnya. 

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di dalam negeri.

Selain persoalan anggaran, pihaknya juga menyoroti situasi politik dan demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran dan kembalinya praktik dwifungsi aparat keamanan seperti yang pernah terjadi pada era Orde Baru.

Dalam tuntutannya, dia menyinggung pengesahan revisi Undang-Undang TNI pada tahun lalu serta regulasi terkait kepolisian yang dinilai memperluas ruang keterlibatan aparat dalam urusan sipil.

"Apa yang dilihatkan dan juga dipersembahkan bahwa Neo Orba ataupun Orde Baru jilid 2 akan segera hadir. Karena dwifungsi TNI dan Polri sudah terjadi." 

"RUU TNI yang disahkan pada Maret tahun lalu, RUU Polri baru saja disahkan. Itu bukan kesepakatan masyarakat Indonesia yang seharusnya sudah diwakilkan oleh dewan perwakilan rakyat. Di Indonesia ini kita mengalami the next of actor atau yang matinya kebakaran," jelasnya. 

Ia menilai berbagai kebijakan tersebut tidak lahir dari aspirasi masyarakat meski secara formal dibahas oleh lembaga legislatif yang menjadi representasi rakyat.

Menurut Abdurrahman, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan kompetensi tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan negara.

"Kompetensi tidak diperlukan. Kualitas tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah loyalitas," ujarnya. (*) 

Baca juga: Demonstrasi Mahasiswa di Purwakarta, Pertigaan Ciganea Diblokade, Arus Kendaraan dari Tol Tersendat