Imbas Dolar dan Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi, Pemkab Bandung Bakal Gelar Operasi Pasar Murah Massal

Ringkasan Berita:

• Subsidi Gede-gedean: Pemkab Bandung merencanakan Operasi Pasar Murah (OPM) dengan skema subsidi hingga 50 persen, di mana paket sembako seharga Rp 160 ribu bisa ditebus warga hanya Rp 70 ribu.
• Sasar Semua Desa: Bupati Dadang Supriatna memastikan gerakan pangan murah ini akan disebar merata menjangkau seluruh desa dan kelurahan di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Operasi Pasar Murah (OPM) bersubsidi bakal segera disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk menekan dampak inflasi di daerah, yang dipicu oleh fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

Meskipun saat ini nilai tukar rupiah mulai sedikit demi sedikit menguat dari dolar AS, dampaknya masih terasa.

Terutama, pada kenaikan harga bahan bakar yang berimbas juga, pada meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, nantinya OPM bersubsidi bakal menjangkau seluruh desa dan kelurahan di 31 kecamatan.

Bahkan Pemkab Bandung pun membuka peluang untuk mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2026.

"Saya sudah koordinasi dengan Kemendagri merencanakan gerakan OPM. Yang tentu nanti bisa disebar di masing-masing desa ataupun kelurahan. Tentunya nanti kami hitung dulu," ujarnya kepada awak media pada Sabtu (13/6/2026).

Berdasarkan data terbaru, per Sabtu (13/6/2026), rupiah mulai menguat dari dolar AS menjadi Rp17.779.

Di mana sebelumnya, rupiah sendiri sempat anjok sampai menyentuh angka Rp18.190 atas dolar AS per Senin (8/6/2026).

Dampak kenaikan nilai tukar tersebut pun membuat harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan.

Tercatat kenaikan yang terjadi, Rabu (10/6/2026), membuat sejumlah BBM jenis non subsidi terdampak hingga mempengaruhi masyarakat.

Dengan adanya hal itu, Dadang mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji skema OPM nanti, salah satunya akan diopsikan dengan APBD Perubahan 2026.

Sehingga, Pemkab Bandung akan memberikan subsidi hingga 50 persen.

"Misalkan harga Rp160 ribu, masyarakat hanya tebus Rp70 ribu. Kalau seandainya masih kurangan mungkin kami akan dorong untuk bisa pembahasan APBD perubahan lebih cepat sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi," katanya.(*)

Baca juga: BI Rate Naik dan Dolar Menguat, Pengusaha di Jabar Hadapi Tekanan Berlapis