Dedi Mulyadi Bakal Bertemu Buruh Bahas Kenaikan Upah Minimum Jabar 2026, Target Rampung 24 Desember

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan akan segera berdialog dengan perwakilan buruh sebelum menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2026.

Langkah ini diambil menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terbaru mengenai pengupahan dari Pemerintah Pusat.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan indeks tertentu atau alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9 sebagai dasar penghitungan upah.

Mekanisme Penetapan Upah Melalui Rapat Tripartit

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa meskipun ada kebijakan dari pusat, proses di daerah tetap mengedepankan musyawarah melalui forum Tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh.

"Keputusan dari pusat itu. Ya, kita lihat kita bicara (bersama perwakilan buruh). Upah kan diputuskan oleh mereka yang bermusyawarah. Saya tinggal menetapkan berdasarkan kesepakatan," ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Rabu (17/12/2025).

Baca juga: Ketimpangan Biaya Hidup Jadi Catatan Pengamat Atas Skema Baru UMP-UMK

Pihaknya saat ini tengah menunggu hasil rapat Dewan Pengupahan untuk merumuskan angka final yang akan menjadi dasar Keputusan Gubernur (Kepgub).

Agenda Maraton Dewan Pengupahan Jabar

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jabar, Firman Desa, mengungkapkan bahwa rapat formal pembahasan upah baru akan dimulai pada Kamis, 18 Desember 2025.

Keterlambatan ini disebabkan salinan fisik PP Pengupahan yang baru diterima pihak Pemprov hari ini.

Berikut adalah jadwal penting penetapan upah minimum Jabar 2026:

18 Desember 2025: Rapat perdana bersama Dewan Pengupahan Jabar.

19-20 Desember 2025: Target penyelesaian pembahasan UMP dan UMSP.

24 Desember 2025: Target penetapan resmi oleh Gubernur Jawa Barat.

"Kita di Dewan Pengupahan akan kerja maraton. Targetnya pembahasan UMP dan UMSP bisa selesai di hari Jumat atau Sabtu, sehingga proses pembuatan Kepgub bisa cepat berjalan," kata Firman.

Skema Baru Pengupahan dan Harapan Buruh

Pertemuan antara Gubernur dan serikat buruh sebelumnya telah dilakukan dalam balutan silaturahmi.

Namun, pembahasan teknis mengenai angka alfa 0,5-0,9 masih menjadi perhatian utama para pekerja di Jawa Barat.

Kebijakan ini diharapkan mampu menyeimbangkan daya beli buruh dengan kemampuan dunia usaha, mengingat adanya catatan mengenai ketimpangan biaya hidup di berbagai wilayah Jawa Barat.(*)