Pemprov Jabar Sudah Serap Dana Transfer ke Daerah Rp 11 T untuk Genjot Pembangunan Infrastruktur

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil menyerap dana transfer ke daerah (TKD) Rp 11 triliun. Dari total anggaran tersebut, kini hanya tersisa Rp 10 miliar di kas daerah.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan, berdasarkan data realisasi keuangan, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp 11,69 triliun. Realisasi belanja sudah sebesar Rp 10,22 triliun.

Tingkat serapan dana transfer, kata dia, mencapai 98,24 persen. 

Dari perincian tersebut, dana alokasi umum (DAU) terealisasi 99,36 persen, dana alokasi khusus (DAK) fisik mencapai 98,77 persen, dan DAK nonfisik --yang mencakup BOS reguler, tunjangan profesi guru (TPG), hingga layanan kesehatan-- menyentuh 99,85 persen.

Tingginya serapan anggaran ini, kata Dedi, menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan belanja publik.

Baca juga: Sosok Haji Manaf Berani Damprat Dedi Mulyadi di Karawang Ternyata Pernah Periksa Kasus Orang Penting

Menurut Dedi, semua sektor proyek pembangunan saat ini sedang digenjot, terutama untuk infrastruktur, jaringan listrik, hingga layanan dasar masyarakat.

"Kami ingin menggenjot seluruh pembangunan infrastruktur jalan dengan drainasenya, dengan PJU-nya. Kami ingin menggenjot normalisasi sungai, jaringan listrik ke masyarakat menengah ke bawah agar mengalir dengan baik, pembangunan ruang kelas baru, serta peningkatan layanan kesehatan dan publik lainnya," ujar Dedi, Kamis (13/11/2025).

Dedi mengaku bakal rapat koordinasi bersama Bina Marga dan Jasa Marga di Karawang. Pada pertemuan tersebut, akan membahas pembenahan jalan nasional serta upaya normalisasi sungai di seluruh wilayah Jawa Barat.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Guru Diminta Lebih Edukatif

"Saya ingin membenahi seluruh jalan nasional di Provinsi Jawa Barat yang mengalami perubahan peruntukan. Sehingga jalan itu kelihatan kumuh. Kami juga akan menormalisasi sungai di seluruh Jawa Barat supaya banjir bisa terhindarkan," ucapnya.

Dedi menambahkan, setelah serapan dana transfer dari pusat hampir tuntas, saat ini pihaknya hanya mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan yang masih berjalan.

"Kami sekarang tinggal mengharapkan dana dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan pembangunan," katanya. (*)