WAWANCARA KHUSUS: Pilkades Digital di Indramayu, Tak Ada Kertas Suara, Pemilih Tetap ke TPS

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemprov Jawa Barat bersiap menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital pada Desember 2025 mendatang. Pilkades secara elektronik di Provinsi Jabar sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Surat ini tertuang dengan Nomor 458/PMD.01.02/PEMOTDA yang menyatakan ada 528 desa yang akan melaksanakan Pilkades Digital ini, yang akan diawali pada Desember mendatang di Kabupaten Indramayu.

Pelaksanaan Pilkades serentak secara digital ini tidak akan melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagaimana detail dari Pilkades digital/elektronik tersebut, simak wawancara khusus Manajer Online Tribun Jabar, Kisdiantoro, bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi.

Tribun: Ini adalah Pilkades elektronik pertama di Jawa Barat. Kenapa perlu dilakukan secara digital, bukan manual seperti biasanya?

Ade Afriandi: Karena kehidupan masyarakat sekarang sudah serba digital. Pemilihan kepala desa secara elektronik bukan hal tabu lagi. Selain efisiensi, juga menyesuaikan perilaku masyarakat yang kini akrab dengan teknologi. Gubernur Jawa Barat menginstruksikan kami untuk mengkaji kemungkinan pelaksanaan Pilkades Digital agar Jawa Barat menjadi pelopor.

Baca juga: Kemenkum Jabar dan Pemkab Indramayu: Pastikan Regulasi Pilkades Serentak Sesuai Undang-Undang Baru

Jadi alasan utamanya efisiensi dan perubahan perilaku masyarakat ya?

Betul. Selain itu, biaya Pilkades manual makin lama makin besar, bahkan muncul praktik-praktik seperti money politic yang kerap kita dengar. Jadi digitalisasi ini juga bertujuan untuk meminimalisir hal-hal seperti itu.

Bagaimana tahap sosialisasinya sejauh ini?

Awalnya masyarakat masih menolak dan penasaran. Tapi setelah dijelaskan maksud dan tujuannya, banyak yang mulai paham. Kami sosialisasikan lewat pertemuan langsung, media sosial, hingga diskusi dengan DPRD dan kepala desa. Dua bulan terakhir sosialisasi sudah intens dilakukan.

Kenapa Indramayu yang dipilih sebagai lokasi pertama?

Karena masa jabatan 139 kepala desa di Indramayu berakhir Februari 2026. Sesuai aturan, enam bulan sebelumnya BPD harus menyiapkan panitia Pilkades. Jadi sejak Agustus 2025 Indramayu harus mulai berproses. Itu sebabnya kami pilih Indramayu sebagai proyek percontohan.

Apakah semua prosesnya akan dilakukan secara digital?

Tidak seluruhnya. Kami memilih model hybrid atau campuran. Artinya, sebagian proses dilakukan secara digital tapi masih ada unsur manual. Hal ini karena belum semua masyarakat memiliki literasi digital atau perangkat memadai. Jadi kita cari jalan tengah.

Seperti apa bentuk penerapan sistem hybrid ini?

Misalnya, surat undangan memilih masih dalam bentuk kertas, tetapi di dalamnya ada barcode. Pemilih datang ke TPS membawa surat undangan itu, lalu barcode-nya discan di tablet yang disiapkan. Setelah itu muncul nama calon kepala desa dan pemilih tinggal memilih di layar. Jadi tetap datang ke TPS, tapi proses memilihnya elektronik.

Berarti tidak bisa memilih dari rumah ya?

Betul. Karena undang-undang masih mengharuskan pemilih datang ke TPS. Kalau ke depan aturan berubah, mungkin bisa dilakukan jarak jauh. Tapi untuk saat ini tetap datang ke lokasi.

Bagaimana dengan kesiapan masyarakat dan panitia?

Kami memahami masih ada kendala literasi digital. Karena itu, satu desa hanya akan memiliki satu TPS yang melaksanakan Pilkades elektronik. TPS lainnya tetap konvensional. Kami pilih desa-desa yang sudah cukup maju secara teknologi, seperti di wilayah perkotaan atau ibu kota kecamatan.

Soal koneksi internet dan listrik, apakah sudah diantisipasi?

Sudah. Kalau jaringan tidak stabil, sistem bisa berjalan offline. Kami juga pakai tablet yang punya daya baterai cukup untuk delapan jam, jadi tak tergantung listrik. Semua sudah disiapkan agar pelaksanaan lancar.

Lalu bagaimana dengan potensi kecurangan, Pak?

Justru Pilkades elektronik bisa mengurangi peluang kecurangan, terutama money politic. Kalau sistemnya digital dan datanya tercatat, peluang manipulasi suara atau jual-beli suara bisa berkurang. Misalnya, orang yang biasanya “memborong” suara atau mendatangkan pemilih dari luar jadi lebih sulit dilakukan.

Jadi intinya, Pilkades elektronik ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga reformasi cara berpikir dalam berdemokrasi di tingkat desa?

Tepat sekali. Ini bukan sekadar soal alat atau tablet, tapi soal membangun sistem yang transparan, efisien, dan berintegritas. Kami ingin dari desa sampai provinsi punya sistem data yang terhubung. Jadi nanti kalau ada kepala desa baru terpilih, datanya langsung terkoneksi hingga ke provinsi.

Kapan Pilkades Elektronik ini akan digelar?

Tanggal 10 Desember 2025 di Kabupaten Indramayu. Kami harap pelaksanaan percontohan ini berjalan baik agar ke depan bisa diterapkan di seluruh Jawa Barat.