Terkendala Lahan, Ratusan Siswa Sekolah Rakyat di Bandung Masih Numpang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pembangunan sekolah rakyat di wilayah Kota Bandung, hingga saat ini masih terkendala lahan hingga akhirnya ratusan siswa di semua jenjang terpaksa harus menumpang di tiga lokasi.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa mengatakan, terkait pembangunan sekolah rakyat itu, pihaknya masih terus berupaya mencari lahan yang sesuai dengan aturan dari Kementerian Sosial dengan luas lahan minimal sekitar 5 hektare.

"Kota Bandung memang terkendala lahan, tetapi kami tetap berusaha agar bisa memiliki sekolah rakyat yang permanen. Sementara itu, kegiatan sekolah rakyat tetap berjalan di tiga lokasi sementara," ujarnya saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (10/11/2025).

Dia mengatakan, proses pembelajaran ratusan siswa sekolah rakyat tersebut yang pertama dilaksanakan di Wiyataguna, kedua di STKS atau Poltekkesos, dan yang ketiga di Balai Pelatihan Kementerian Tenaga Kerja di Jalan Gatot Subroto.

"Untuk SMA di Poltekkesos, yang di Wiyataguna itu SMP, sedangkan di Kementerian Tenaga Kerja Jalan Gatot Subroto SD dan SMP. Totalnya tetap 250 siswa terbagi dalam 10 rombongan belajar, masing-masing kelas berisi 25 siswa," kata Yorisa.

Meski mereka belajar di tempat sementara, pihaknya berharap semua siswa bisa terus belajar sampai selesai satu angkatan. Secara ideal, kata dia, nantinya mereka akan pindah ke sekolah rakyat permanen jika gedungnya sudah dibangun.

"Kita terus mencari lahan yang memenuhi spesifikasi Kementerian Sosial. Alhamdulillah, tidak ada yang mundur, mereka sudah mendapatkan edukasi cukup, sehingga semua siswa tetap semangat belajar dan tidak ada yang kekurangan," ucapnya.

Dia mengatakan, proses pembelajaran di sekolah rakyat itu sifatnya seperti boarding school, sehingga selain belajar akademis, siswa juga dilatih kepemimpinan. Bahkan mereka juga biasanya tidak pulang, kecuali pada waktu-waktu tertentu untuk bertemu dengan keluarga.

Proses pembelajaran sekolah rakyat angkatan pertama tersebut, kata dia, sudah berjala mulai 14 Juli 2025,  sedangkan untuk angkatan berikutnya mulai 1 Oktober. Sehingga pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas terkait  untuk mencari lahan.

"Saat ini kami sedang bekerja sama dengan BKAD dan DPKP untuk mencari lahan sesuai syarat Kementerian Sosial, sekitar 5 hektare. Kami berharap bisa segera menemukan lokasi sehingga dapat diajukan ke Kementerian Sosial untuk dikaji dan disetujui," ujar Yorisa.

Sementara jika tak kunjung menemukan lahan di Kota Bandung, pihaknya akan menyiapkan alternatif lain yakni mencari lahan di luar Kota Bandung, asalkan lahan itu tetap aset milik Pemkot Bandung. Sehingga terkait hal ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan BKAD Kota Bandung.

Terkait anggaran, pihaknya memastikan akan dibantu oleh pemerintah pusat. Kemudian, Kota Bandung harus menyediakan lahan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial.

"Sedangkan pembangunan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Setiap angkatan akan menampung seribu siswa, dengan fasilitas SD, SMP, SMA, asrama siswa, dan asrama guru," katanya.

Dia mengatakan, konsep pembangunan sekolah rakyat itu akan dipertimbangkan gedung vertikal, namun terkait konsep tersebut hingga saat ini belum disetujui oleh pemerintah pusat.

"Misalnya, dengan 2 hektare, bangunan bisa bertingkat 4–6 lantai. Namun, saat ini belum disetujui, dan kami masih terus berkoordinasi. Kami berharap upaya ini menjadi kekuatan bagi semua pihak," ucap Yorisa.