Pernyataannya soal Pemimpin dan Rakyat Punya Sifat Koruptif Jadi Sorotan, Ini Penjelasan KDM

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pernyataan tentang 'masyarakat sama koruptifnya dengan pemimpin' dipelintir hingga menimbulkan tafsir bermacam-macam di masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Dedi Mulyadi menjadi pembicara dalam acara di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran.

Baca juga: Batal Demo Tolak Larangan Studi Tur, Pekerja Pariwisata Minta Gubernur Dedi Mulyadi Revisi Kebijakan

Saat itu, Dedi menyinggung soal program perhutanan sosial yang menurutnya sering disalahgunakan. 

Seharusnya, kata dia, perhutanan sosial memberi ruang bagi rakyat untuk mengakses hutan sehingga dapat mengembangkan ekosistem kehutanan yang menopang kehidupan ekonomi. Kenyataannya, lahan garapan justru dijual dan dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman.

"Kan ini problem lagi sehingga hari ini saya ingin segera melakukan penataan itu. Kalau nanti ada komitmen yang kuat antara Pemprov Jabar, Unpad, dan Kementerian Kehutanan, kami wajibkan seluruh penerima hak perhutanan sosial menanam tanaman agroforestri, di antaranya kelapa dan sukun," ujar Dedi, dalam video yang diterima, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, masyarakat hari ini berbeda dengan rakyat era 1960-an atau 1970-an. Karakter masyarakat sekarang, menurutnya, sama dengan pemimpin, sama-sama punya potensi serakah.

"Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita. Sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya," ujarnya. 

"Ini rakyat, Pak. Jadi, sifat koruptif, sifat nepotisme bukan hanya milik politisi kayak Dedi Mulyadi. Enggak usah menunggu orang lain, tetapi juga yang lain juga punya karakter itu, punya karakter serakah," tambahnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Keukeuh Larang Study Tour, Fokus Benahi Wisata: Jangan Jadikan Anak sekolah Objek

Pernyataan tersebut kemudian viral dan menuai beragam komentar dari netizen. Ada yang menyesalkan, tetapi banyak pula yang mendukung dan membenarkan pernyataan tersebut.

Dedi Mulyadi pun memberikan penjelasan, bahwa baik masyarakat maupun peimpin sama-sama punya potensi koruptif dan serakah. 

Sifat serakah dan potensi koruptif itu, kata Dedi, merupakan bagian dari fitrah manusia yang ada pada setiap orang, bukan hanya pejabat atau politisi. 

"Sama, ya sama, saya kan punya pengalaman. Dikasih kios satu, ingin adiknya masuk, pengen saudaranya masuk, ingin menguasai seluruh kios gratis. Kan ada pengalaman," ujar Dedi.

Saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Dedi mengaku ada warga yang diberi fasilitas tempat usaha secara gratis, tetapi justru disewakan kepada orang lain dengan harga tinggi. 

"Pengalaman saya dulu di Pasar Rebo Purwakarta. Video YouTube-nya ada, lapak disewakan Rp 11 juta, padahal itu gratis disediakan bagi pedagang," katanya.

Perilaku seperti itu, kata Dedi, menunjukkan bahwa potensi koruptif tidak hanya melekat pada pejabat atau pemimpin, tetapi juga ada pada masyarakat.  

"Jadi, ya potensi koruptif itu bukan hanya pada kita ini, para politisi, termasuk diri saya, masyarakat juga sama punya sifat koruptif," ucapnya.

Menurutnya, karena sifat serakah adalah bagian dari fitrah manusia, negara memiliki fungsi penting untuk mengatur agar tidak terjadi penyalahgunaan.  

"Itu fitrah manusia. Setiap manusia itu punya potensi dalam dirinya serakah. Makanya, fungsi negara itu mengatur agar kebuasan itu tunduk pada undang-undang. Intinya kan itu," katanya.

Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Ingatkan Bahaya Sesar Lembang: "Bukan di Luar Dugaan, Ini Sudah Diprediksi"

Sehingga, kata dia, baik pemimpin maupun rakyat sama-sama harus memperbaiki diri dan taat pada aturan.  

"Bagi saya, mau pemimpin, mau rakyat, ya dua-duanya harus bener, gitu lho," katanya.

Dedi berharap, pernyataan utuhnya tidak lagi dipelintir.