Muncul Isu Provinsi Cirebon Raya, Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Kuningan Jelaskan Begini

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNJABAR.ID, KUNINGAN - Kabar rencana percepatan pembentukan Provinsi Cirebon Raya mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy. 

"Untuk pembentukan Provinsi Cirebon, kami menolak," kata Nuzul Rachdy saat ditemui di ruang kerjanya di kantor DPRD setempat di Jalan RE Martadinata, Kamis (30/9/2021).

"Sebab, selama ini Bandung masih menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat," kata Zul, sapaan akrab Nuzul Rachdy.

Di samping itu, program Pemerintah Provinsi Jabar hingga sekarang terus berjalan dan bisa dirasakan warga semua.

"Program kerja pemerintah dalam bangunan atau fisik, ini bisa dilihat saat sekarang, yaitu sedang mengerjakan pembuatan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan)."

"Sebelumnya pembuat jalan tol itu Cipali dan banyak lagi," katanya.

Isu pembentukan Provinsi Cirebon, yang menjadi obrolan warga di kalangan masyarakat Kuningan, mendapat tanggapan dari orang nomor satu di Kuningan.

Bupati Kuningan H Acep Purnama, saat dihubungi Tribuncirebon.com, mengatakan, kalau bicara pemerintahan, ia rasa tidak akan berpikir ke arah sana dulu, apalagi upaya mendukung langsung pembentukan pemerintahan provinsi baru.

"Saya rasa tidak ke arah sana. Kita mah sedang berpikir bagaimana saat ini menghadapi pandemi Covid-19 dan selanjutnya ke depan mulai berpikir untuk pemulihan sosial ekonomi. Itu yang utama."

"Jadi enggak ada berpikir soal rencana atau mau itu. Enggak akan ikut-ikutan dulu," kata Acep saat mengawali jawaban tentang isu tersebut, Rabu (29/9/2021).

Menyinggung soal potensi pemerintah Jawa Barat, Acep mengaku bahwa selama ini program pembangunan terus berjalan dan Kuningan selalu masuk dalam pelaksanaan program pemerintah melalui kebijakan Provinsi.

"Kalau soal potensi, saya lihat belajar dari yang ada."

"Menurut saya, kalau Kuningan adalah bagian dari Jawa Barat, kurang apa atuh. Pembangunan berjalan, apa berjalan," ujarnya.

Disebut harus melihat perkembangan masyarakat di provinsi baru, Acep mengaku hingga kini terus memperhatikan dan mempelajari soal pemerintah provinsi baru.