BPHN Tekankan Disiplin Kinerja dan Penguatan Layanan Publik dalam Apel Pagi

Ringkasan Berita:

• BPHN tekankan disiplin kerja dan pelaporan kinerja individu secara tertib dan terukur.
• Pegawai diminta responsif dalam pelaporan serta dorong partisipasi masyarakat dalam layanan.
• Kemenkum Jabar dukung pemberdayaan perempuan dan penguatan akses bantuan hukum.

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kembali menegaskan pentingnya budaya kerja yang disiplin dan responsif dalam apel pagi pegawai, Senin (20/4). Bertindak sebagai pembina apel, Marciana Dominika Jone, Penyuluh Hukum Ahli Utama, mengingatkan bahwa kualitas kinerja organisasi ditentukan oleh konsistensi kinerja individu yang terukur dan tertib dilaporkan.

Dalam arahannya, Marciana menekankan bahwa setiap capaian kinerja, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus berkontribusi langsung terhadap kinerja individu. “Capaian kinerja individu harus disusun dan dilaporkan secara tertib sesuai format yang telah ditetapkan, serta dilakukan secara terukur setiap hari,” ujarnya. Ia menambahkan, pelaporan yang disiplin menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas kinerja BPHN.

Tidak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya kecepatan pelaporan bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan. Menurutnya, setiap kegiatan yang dihadiri atas mandat institusi seharusnya langsung ditindaklanjuti dengan laporan pada hari yang sama. Sementara itu, untuk kegiatan yang berlangsung melewati jam kerja, pegawai diminta tetap menjaga komunikasi dengan bagian Tata Usaha agar tertib administrasi tetap berjalan.

Pada sisi pelayanan publik, partisipasi masyarakat dalam survei layanan terus didorong sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. “Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga kualitas dan menjadi bahan evaluasi pelayanan BPHN,” ujar Marciana, seraya mengajak seluruh unit kerja lebih proaktif mendorong keterlibatan masyarakat agar evaluasi layanan semakin optimal.

Mengaitkan dengan momentum peringatan Hari Kartini, Marciana turut menggarisbawahi peran strategis BPHN dalam mendorong pemberdayaan perempuan, khususnya bagi kelompok rentan di daerah. Ia menekankan perlunya langkah konkret melalui penguatan literasi hukum, perluasan akses bantuan hukum, serta optimalisasi peran paralegal perempuan di tingkat desa dan kelurahan.

 “Mari kita bersama-sama mendukung dan memperkuat peran perempuan dalam rangka memajukan bangsa,” pungkasnya.

Merespons arahan BPHN terkait kedisiplinan dan pemberdayaan perempuan di momentum Hari Kartini tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, memberikan dukungan penuh dan menegaskan komitmen jajarannya di daerah.

"Kami di Kanwil Kemenkum Jabar sangat mendukung dan menaruh atensi penuh pada arahan kedisiplinan serta penguatan layanan publik yang ditekankan oleh BPHN. 

Konsistensi pelaporan kinerja individu adalah fondasi terciptanya tata kelola birokrasi yang akuntabel dan transparan. Terlebih lagi, pesan tentang pemberdayaan perempuan dalam momentum Hari Kartini ini sangat sejalan dengan program perluasan akses keadilan di wilayah kami.

Melalui sinergi para Penyuluh Hukum dan optimalisasi peran Paralegal Desa, khususnya paralegal perempuan di berbagai pelosok Tatar Pasundan, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan literasi hukum yang melindungi kelompok rentan. 

Kami yakin, dengan disiplin kinerja yang kuat dan semangat emansipasi, kehadiran layanan publik Kemenkum di Jawa Barat akan semakin prima dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," tegas Asep Sutandar.