Kamis, 7 Mei 2026

Produksi Perikanan Indramayu Terancam Terjun Bebas Imbas Harga Solar Nonsubsidi Naik

Produksi perikanan di Kabupaten Indramayu tampaknya terancam menurun akibat kenaikan harga solar nonsubsidi.

Tayang:
Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
MENURUN - Ilustrasi sejumlah nelayan saat memperbaiki alat tangkap ikan dan kapal di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jumat (16/1/2026). Produksi perikanan di Kabupaten Indramayu tampaknya terancam menurun akibat kenaikan harga solar nonsubsidi yang kini mencapai Rp 27 ribu perliter dari Rp 16 ribu perliter. 
Ringkasan Berita:
  • Produksi perikanan di Kabupaten Indramayu tampaknya terancam menurun akibat kenaikan harga solar nonsubsidi 
  • Ratusan kapal yang biasanya beroperasi menangkap ikan kini hanya terparkir di Pelabuhan Karangsong 
  • Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura (GNP), Kajidin, mengatakan, tidak sedikit kapal nelayan yang hanya bersandar di pelabuhan sejak dua bulan terakhir 
  • Pihaknya mendesak pemerintah segera turun tangan untuk menyelamatkan pelaku industri perikanan tangkap 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Produksi perikanan di Kabupaten Indramayu tampaknya terancam menurun akibat kenaikan harga solar nonsubsidi yang kini mencapai Rp27 ribu per liter dari Rp16 ribu per liter.

Pasalnya, ratusan kapal yang biasanya beroperasi menangkap ikan kini hanya terparkir di Pelabuhan Karangsong, Kabupaten Indramayu gara-gara membengkaknya biaya operasional untuk melaut.

Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura (GNP), Kajidin, mengatakan, tidak sedikit kapal nelayan yang hanya bersandar di pelabuhan sejak dua bulan terakhir, karena tingginya biaya untuk bahan bakar minyak (BBM).

Pihaknya mendesak pemerintah segera turun tangan untuk menyelamatkan pelaku industri perikanan tangkap, misalnya, melalui penetapan harga solar nonsubsidi khusus kapal berukuran lebih dari 30 gross ton (GT).

"Jika dibiarkan, maka produksi perikanan di Indramayu berpotensi turun, karena banyak kapal nelayan yang tidak melaut akibat harga solar nonsubsidi tinggi," kata Kajidin kepada Tribuncirebon.com, Rabu (6/5/2026).

Ia berharap pemerintah memberikan kelonggaran untuk harga solar nonsubsidi khusus nelayan, sehingga harganya di bawah solar industri yang dinilai cukup memberatkan apabila disamaratakan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Laga Persija vs Persib Akhirnya Digelar di Markas Borneo FC

Kajidin mengakui kapal yang bobotnya lebih dari 30 gross ton (GT) harus menggunakan solar nonsubsidi, dan sekali melaut dalam kurun delapan bulan biasanya membutuhkan bahan bakar hingga 100 ribu liter.

"Jika harga solar nonsubsidi Rp30 ribu perliter, maka kira-kira butuh Rp 3 miliar hanya untuk BBM kapal, dan itu belum termasuk perbekalan ABK serta biaya lainnya," ujar Kajidin.

Namun, tingginya harga solar nonsubsidi itu berbanding terbalik dengan harga ikan yang stagnan di kisaran Rp22 ribu perkilogram, dan dalam sekali melaut selama delapan bulan rata-rata hasil tangkapannya mencapai 100-an ton.

Dari perhitungan tersebut terlihat jelas modal yang dibutuhkan untuk sekali melaut jauh lebih besar dibanding pendapatan para nelayan, sehingga dinilai tak menguntungkan.

Kajidin pun mendesak pemerintah segera menstabilkan harga solar nonsubsidi, dan menjamin ketersediaannya, karena bagi nelayan bukan sekadar kebutuhan, tetapi menjadi penentu bisa melaut atau tidak.

"Kami berharap pemerintah menstabilkan harga ikan. Saat ini, harga ikan tidak bisa mengimbangi biaya operasional untuk melaut, karena harga solar nonsubsidi tinggi," ujar Kajidin. (*) 

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved