Jalur Kereta Api Cipatat-Padalarang Disurvei, Dishub Jabar: Bakal Ada Pembukaan Jalur Baru 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub), Provinsi Jawa Barat mulai melakukan survei untuk reaktivasi jalur kereta Cipatat-Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dishub Jabar, Tata Bina Udin mengatakan, survey lokasi dilakukan bersama Kementerian, PT KAI dan Pemkab Bandung Barat dari stasiun Cipatat sampai Stasiun Sasak Saat. 

"Itu masih Bandung Barat (Sasak Saat) stasiun eksisting jalur Jakarta-Bandung. Kan Kementerian sedang menyusun DED, jadi kita hanya memastikan titik mana saja hasil kajian tersebut," ujar Tata, Rabu (10/12/2025).

Selama ini, kata dia, jalur kereta api yang sudah ada itu baru dari Jakarta, Bogor Sukabumi, Cianjur dan Cipatat. 

"Jadi untuk ke Padalarang itu tinggal Cipatat-Padalarang saja, sedikit lagi. Jadi kalau itu sudah tersambung ya, dari mulai Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung itu sudah enak banget tersambung semua kan," katanya.

Berdasarkan hasil survey lapangan, kata Tata, rencananya akan dilakukan pembukaan jalur baru, untuk menghubungkan Stasiun Cipatat-Padalarang. Sebab, jalur yang sudah ada memiliki elevasi yang tinggi. 

"Mungkin teknologi keretanya harus lebih canggih lagi kalau menggunakan jalur yang sekarang. Jadi ada semacam pembukaan jalur baru, kan pasti disemua jalur juga nggak mungkin reaktivasi semua, pasti kondisi segala macamnya kan udah berubah. Pasti ada yang buka jalur baru kan," katanya.

Rencananya, pembukaan jalur baru tersebut memiliki panjang sekitar sembilan km, dari total panjang 13 km.

"Kurang lebih 13km dari Cipatat-Padalarang. Mayoritas sih di pertanian dan perkebunan (pembukaan jalur baru)," katanya. 

Adapun pembangunan fisiknya, kata dia, baru akan dilakukan setelah detail engineering design (DED) nya selesai pada tahun ini. 

"Kita akan merencana pengadaan tanahnya dikurang lebih di 2027-2028, karena perencanaannya banyak juga, belum lagi penentuan penetapan trasenya, jadi mungkin fisiknya sekitar 2028-2029," ucapnya.

Proyek ini, kata dia, sepenuhnya akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pemprov Jabar, hanya akan membantu dalam proses pembebasan lahannya saja. 

"Pembebasan lahan biasanya diserahkan ke daerah, tapi belum dianggarkan, baru rencana pengadaannya saja, karena menunggu DED nya dulu, luasan yang harus dibebaskan berapa, tapi secara program sudah ada di RPJMD Provinsi Jabar," katanya.