KDM Puji Bupati Karawang soal Komunikasi Lintas Pemerintah dalam Penanganan Banjir Karangligar

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Karawang, Cikwan Suwandi

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memuji Bupati Karawang, Aep Syaepuloh. Dedi menilai Aep mampu melakukan kolaborasi lintas pemerintah dalam penanganan masalah banjir di Desa Karangligar dan sekitarnya.

Dedi menyebut, sinergi antara Pemkab Karawang, Pemprov Jawa Barat, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan bukti konkret bagaimana kerja bersama bisa mempercepat solusi masalah banjir yang selama ini membayangi warga Karangligar.

“Tidak ada problem. Pekerjaan sudah bisa dimulai, tinggal kontraktor jalan karena ini pekerjaan PUPR pusat. Kalau daerah dan provinsi sudah beres,” kata Dedi di Kantor Bupati Karawang, Kamis (13/11/2025).

Dedi mengatakan, Pemkab Karawang di bawah kepemimpinan Bupati Aep berhasil menuntaskan pembebasan lahan proyek penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karangligar.

“Hari ini akses jalan dari (Perumahan) Resinda sudah bisa dilalui, mesin akan segera dipasang. Pembebasan tanah oleh pemkab sudah selesai, jadi pekerjaan bisa segera dimulai,” ujar Dedi.

Baca juga: Jadi Pilot Project, Lapas Karawang Miliki Laundry Bersih untuk Narapidana

Dia berharap, koordinasi lintas lembaga yang sudah terbangun di Karawang ini bisa menjadi model penanganan banjir terpadu di Jawa Barat.

“Kalau semua pihak bekerja sama seperti ini, saya yakin persoalan banjir di Karawang bisa diselesaikan secara permanen,” ujar Dedi.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengatakan, pihaknya telah menuntaskan semua proses administrasi dan teknis pembebasan lahan. Pembayaran kepada pemilik tanah akan dilakukan pada Senin (17/11/2025).

“Permasalahan Karawang itu, satu, yakni banjir. Bisa dibilang tahunan, bahkan setahun bisa lima sampai enam kali. Untuk pembebasan lahan sudah kami siapkan agar proyek ini bisa segera jalan,” ujar Aep.

Baca juga: Kasus Pengeroyokan Maut Anak Disabilitas: Polres Karawang Gerak Cepat, 5 Saksi Sudah Diperiksa

Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran sekitar Rp 15 miliar untuk pembebasan lahan seluas 1,5 hektare yang akan dijadikan lokasi kolam retensi dan pompa air. Nilai ganti rugi ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan kisaran Rp 280 ribu hingga Rp 500 ribu per meter persegi.

Aep menambahkan, proyek ini juga melibatkan lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT) II sehingga koordinasi dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Ada sebagian tanah milik PJT II, jadi kami pastikan dulu statusnya. Tapi secara umum tidak ada kendala,” katanya.

Proyek penataan DAS Karangligar sendiri akan dilaksanakan oleh BBWS Citarum dengan estimasi anggaran mencapai Rp 100 miliar.  (*)