Update Polemik KJA di Pangandaran, Dekan Unpad Buka Dialog Terbuka dengan Susi Pudjiastuti

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, Yudi Nurul Ihsan, menyatakan diskusi multipihak soal KJA penting dilakukan.

Penulis: Padna | Editor: Kemal Setia Permana
Tribun Jabar/ Padna
KERAMBA JARING APUNG - Penampakan KJA di Pantai Timur Pangandaran Jawa Barat yang kini menjadi sorotan. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, Yudi Nurul Ihsan, menyatakan diskusi multipihak soal KJA penting dilakukan. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Polemik keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, dinilai perlu diselesaikan melalui dialog terbuka dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (FPIK Unpad) , Yudi Nurul Ihsan, menyatakan bahwa diskusi multipihak penting dilakukan.

Tujuannya, agar pemanfaatan sumber daya pesisir dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekitar.

"Saya harap ada diskusi yang lebih terbuka. Kalau perlu melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, hingga pelaku usaha," ujar Yudi saat dihubungi, Minggu (17/8/2025) sore.

Baca juga: Respons Prof Yudi soal Unpad Dianggap Berpihak ke Perusahaan Pemilik KJA di Pangandaran: Fokus Riset

Menurutnya orientasi dari segala aktivitas di kawasan pesisir harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat. 

Untuk itu, setiap kegiatan yang memberi manfaat sebaiknya tidak ditolak hanya karena perbedaan kepentingan.

"Jangan ada egois. Semua yang bermanfaat, kenapa tidak? Itu harus untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Ia menilai jika KJA dianggap mengganggu, seharusnya dicari tahu bagian mana yang menimbulkan persoalan lalu dicarikan solusi bersama.

Baca juga: Bukan Soal Kualitas Tim, Faktor Ini Buat Adam Alis Bersyukur Gabung di Grup C ACL2

Karena, beberapa tahun lalu, nelayan maupun warga sekitar tidak mempermasalahkan keberadaan KJA di Pantai Timur.

Pihaknya pun membuka diri untuk berdialog dengan berbagai pihak, termasuk Eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, maupun kelompok nelayan yang menolak KJA.

"Bila perlu, Unpad bikin forum diskusi. Misalkan, forum diskusi keadilan perikanan Indonesia. Agar semuanya terbuka dan bisa lebih bijak," ucap Yudi.

Yudi pun meyakini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan bersikap arif dalam menyikapi polemik KJA di Pangandaran.

"Saya yakin KDM akan bijak juga jika melihat semua permasalahan," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved