Serapan Anggaran Pemprov Jabar Tertinggi Nasional, Silpa Hanya Tersisa Rp 500 Ribu

Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 tertinggi nasional.

tribunjabar.id / Muhamad Syarif Abdussalam
GEDUNG SATE - Kantor Gubernur Jawa Barat di Kota Bandung. Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 tertinggi nasional. 
Ringkasan Berita:
  • Provinsi Jawa Barat mencatatkan prestasi sebagai daerah dengan realisasi belanja APBD 2025 tertinggi nasional yang mencapai 93,40 persen. 
  • Gubernur Dedi Mulyadi mengapresiasi kinerja jajarannya yang mampu mengelola anggaran secara cepat dan tepat.
  • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ditekan hingga hanya tersisa Rp500 ribu.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 tertinggi nasional.

Serapan belanja Pemprov Jabar hingga 2 Januari 2026 tercatat mencapai 93,40 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 84,47 persen. Dari sisi pendapatannya, Pemprov Jabar pun tercatat mencapai 94,37 persen.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, tingginya penyerapan APBD menunjukkan anggaran daerah benar-benar dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan program prioritas pemerintah provinsi.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah bekerja dengan baik dan mengikuti irama pembangunan kinerja saya yang cepat, tepat dan bermanfaat," ujar Dedi, Senin (5/1/2026).

Percepatan pelaksanaan anggaran, kata dia, tetap diiringi dengan ketepatan alokasi dan manfaat nyata bagi masyarakat. 

"Tepat dalam alokasi cepat dalam pelaksanaan dan bermanfaat dalam hasil pembangunannya," katanya. 

Selain itu, kata Dedi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Jawa Barat 2025 pun relatif lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

"Jabar dalam sejarah punya rekor Silpa yang tidak ada Silpa atau kecil, biasanya Rp1,8 triliun. Sekarang cuma Rp500 ribu," ucapnya. 

Namun, kecilnya Silpa bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. 

"Tapi ini bukan Silpa yang kecil tapi bisa dilihat dari hasil pembangunan saat ini," ucapnya. 

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved