Usulan Dedi Mulyadi soal Hukuman Bagi SPPG yang Licik Buat Menu MBG, Termasuk Sanksi Pidana

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pihaknya tidak akan segan menindak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika terbukti licik dalam menyajikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai informasi, SPPG adalah unit layanan yang didirikan oleh mitra untuk mendukung distribusi makanan bergizi sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).

Belakangan ini, SPPG menjadi sorotan karena memproduksi makanan yang membuat para siswa keracunan, termasuk di Jawa Barat.

Salah satu kasus terparah terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dengan lebih dari 1.000 siswa yang keracunan MBG.

Dedi Mulyadi pun melakukan evaluasi bersama BGN dan pihak terakit di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

Dalam rapat evaluasi tersebut, Dedi Mulyadi turut menyoroti harga satuan paket MBG yang sudah ditentukan oleh BGN.

Adapun, dalam situs resmi BGN, menu MBG memiliki anggaran Rp10.000 per porsi.

Menurut Dedi Mulyadi, harga tersebut tidak boleh dikurangi oleh para pemilik dapur SPPG. 

Baca juga: Warga Cirebon Protes Limbah, Dapur MBG Harjamukti Klaim Sudah Saring Air dan Pakai Water Heater

Jika nantinya terbukti ada pemilik dapur yang mencoba mengurangi harga tersebut, akan ada tindakan tegas. 

"Karena kalau melihat alokasi pembiayaan angka Rp10.000 itu tidak boleh berkurang, karena keuntungannya sudah disiapkan Rp2.000 per porsi," ucap Dedi Mulyadi, Senin.

"Artinya nilai makanan yang diterima oleh siswa harus Rp10.000. Kalau berkurang maka implikasinya ada tiga nanti yang disiapkan oleh tim," sambungnya.

Penindakan ini yaitu sanksi administratif, penghentian sebagai mitra, hingga proses pidana dugaan korupsi.

"Jadi semuanya harus transparan," tegas Dedi Mulyadi.

Sebab, jika harga dengan menu yang disajikan tidak sesuai artinya ada potensi dugaan korupsi. 

"Korupsi karena ada uang yang digelapkan, yang tidak disajikan dalam bentuk bahan panganan yang harus diterima oleh siswa," tutur Dedi Mulyadi.

Hentikan MBG Sementara, Bentuk Tim Evaluasi

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi juga mengusulkan penghentian sementara program MBG serta menempuh langkah administratif lainnya.

"Evaluasinya satu dihentikan (sementara), yang kedua ada langkah-langkah teknik dan administratif yang segera ditempuh," ujar Dedi.

Menurut Dedi Mulyadi, usulan tersebut masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, yang akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres). 

Pemerintah Provinsi Jabar nantinya akan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi program ini. 

"Sambil menunggu Perpres, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi," beber Dedi Mulyadi.

"Monitoring dan sebagai satgasnya MBG Provinsi Jawa Barat sebelum satgas yang dibentuk oleh pemerintah pusat nanti diterbitkan," katanya. 

Baca juga: Cerita Siswa SMPN 4 Pamarican yang Diduga Keracunan MBG: Ayamnya Bau, Sayurnya Asam

Nantinya, tim khusus ini akan melakukan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dari penyiapan bahan baku, proses masak memasaknya, waktu masak, pengiriman bahan, sampai mencicipi.

"Nanti yang mencicipi enggak boleh guru. Yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan," ucapnya.

Dedi juga akan menyiapkan tim khusus lainnya untuk menerima aduan dari Kabupaten/Kota untuk mempermudah aduan dari penerima MBG. 

"Nanti setiap kabupaten itu ada lembaga aduan. Jadi, nanti jadi ada tim yang dibentuk oleh bupatinya untuk menerima aduan makanan yang disiapkan di sekolah," ungkap Dedi Mulyadi.

"Nanti guru atau siswa boleh mengadukan tentang satu kualitas makanan, dua kuantitas makanan atau porsinya," lanjut dia.

(Tribunjabar.id/Rheina, Nazmi Abdurrahman)

Baca artikel Tribunjabar.id lainnya di Google News.