Mendag Sebut Pentingnya Akurasi Data Harga untuk Kendalikan Inflasi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan pentingnya kualitas dan akurasi data harga melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Budi menjelaskan, para kontributor SP2KP memantau harga di 514 kabupaten/kota setiap hari. 

Data tersebut langsung diinput ke Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikelola Kemendag. 

“Data ini dipakai untuk melihat perkembangan harga harian. Setiap Senin juga dipakai dalam rakor inflasi di Kemendagri, dan BPS menggunakan sebagai referensi harga nasional,” ujar Budi saat ditemui di Bandung City Center, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025).

Baca juga: Mendag Cek Harga Bahan Pokok di Pasar Cihapit Bandung, Sebut Masih Terkendali

Budi menekankan agar semua kontributor memberikan data yang kredibel. 

SP2KP, katanya, memungkinkan publik mengecek harga rata-rata nasional maupun harga per provinsi. 

“Kalau mau memberikan masukan juga boleh. Nanti kita hitung rata-ratanya,” kata Budi.

Menurutnya, pengelolaan data yang baik sangat menentukan kualitas kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. 

Data yang tepercaya dinilai akan mempermudah penanganan gejolak harga kebutuhan pokok.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Kamis 20 November 2025 Naik, Cek Galeri 24 dan UBS

Terkait meningkatnya permintaan bahan pangan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Budi memastikan pemerintah terus menjaga keseimbangan antara kenaikan permintaan dan produksi. 

“Ketika permintaan meningkat, produksi juga harus meningkat. Kita sudah koordinasi dengan peternak dan petani agar pasokan tetap terjaga,” katanya. 

Ia menyebut, peningkatan permintaan bukan berarti pemerintah sengaja membuat harga naik, melainkan bagian dari perputaran ekosistem ekonomi yang sehat.

Untuk mencegah potensi permainan harga saat stok menipis, Kemendag mengandalkan pemantauan harian SP2KP untuk mendeteksi daerah yang mengalami kenaikan harga. 

“Ketika harga naik, kita langsung koordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, pemasok, dan produsen,” ujarnya. (*)