TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan rencana untuk membangun transportasi publik terintegrasi di Bandung Raya.

Adapun, wilayah Bandung Raya mencakup wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

Sementara, transportasi publik terintegrasi artinya berbagai moda transportasi (misalnya, bus, kereta api, angkutan kota, dan lain-lain) saling terhubung satu sama lain.

Dedi Mulyadi menjelaskan tentang rencananya untuk membangun transportasi publik terintegrasi di Bandung Raya dan wilayah metropolitan di Jawa Barat lainnya.

Hal tersebut ia sampaikan saat menanggapi Kota Bekasi sebagai wilayah dengan biaya transportasi publik termahal se-Indonesia di dalam Rakerkonas Apindo di El Hotel Bandung, Kota Bandung, Selasa (5/8/2025).

Ia menargetkan, perencanaan sistem transportasi publik terpadu di Jawa Barat ini dapat rampung pada 2026.

Kemudian, implementasi dari perencanaan tersebut akan dibangun bertahap pada 2027.

"Jadi dalam jangka panjang, maka keluhan tadi bisa selesai," kata Dedi Mulyadi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Harga Beras Bakal Turun Meski Sebenarnya Kenaikan Untungkan Petani

"Tetapi itu nanti harus bersama. Jadi investasinya, investasi bersama gubernur dengan para bupati wali kota. Itu menjadi prioritas kita ke depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih memprioritaskan tentang pembangunan infrastruktur dasar.

Adapun, beberapa hal yang mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti pendidikan, jalan, dan jaringan sungai untuk penanganan banjir.

"Ini fokus anggaran kita. Setelah ini saya lihat 2026 selesai, maka 2027 kita sudah akan mengarah pada transportasi publik," pungkas Dedi.

Sebagai informasi, saat ini di wilayah Bandung Raya memiliki beberapa pilihan transportasi publik yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya, namun belum terintegrasi satu sama lain.

Misalnya, seperti Trans Metro Bandung (TMB), Metro Jabar Trans (MJT), angkutan kota (angkot), Commuter Line, dan kereta cepat.

Soal Biaya Transportasi di Bekasi Mahal

Adapun, rencana pembangunan transportasi publik di Bandung Raya dan wilayah metropolitan lainnya di Jawa Barat ini ia sampaikan saat menanggapi Kota Bekasi sebagai wilayah dengan biaya transportasi publik termahal se-Indonesia.

Dedi Mulyadi menerangkan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian pembangunan sistem transportasi publik terpadu di wilayah metropolitan Jabar.

"Nanti itu menjadi bahan saya dengan Bupati Kabupaten Bekasi. Kan kalau Jawa Barat itu daerahnya tersebar. Setiap sebaran daerah kabupaten/kota punya otonomi sendiri-sendiri," ujar Dedi Mulyadi.

Oleh sebab itu, kata Dedi Mulyadi, perlu pendekatan kolaboratif untuk menyelesaikan persoalan transportasi.

Apalagi, daerah seperti Bekasi, Bogor, dan Karawang memiliki kecukupan fiskal yang baik, sudah seharusnya mampu membangun sistem transportasi publik berbasis lingkungan.

"Nanti saya akan bicara ke Pak Bupati Bekasi, ke Wali Kota Bekasi, Bupati Bogor juga fiskalnya tinggi, ke Bupati Karawang untuk segera membangun sistem transportasi publik lingkungan," ucapnya.

Merujuk data Survei Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, biaya transportasi di Bekasi mencapai Rp1.918.142 per bulan atau 14,02 persen dari total biaya hidup warga Bekasi.

Kemudian ada Depok dengan biaya transportasi sebesar Rp1.802.751 per bulan yang merupakan 16,32 persen dari total biaya hidup.

(Tribunjabar.id/Rheina, Nazmi Abdurrahman)

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi Soal Mahalnya Biaya Tranportasi yang Dikeluhan Warga Bekasi, Rp 2 Juta Sebulan

Baca berita Tribunjabar.id lainnya di Google News.