TRIBUNJABAR,ID, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan adanya permasalahan dalam sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Indonesia. Ia pun menyatakan masih adanya kasus kekerasan sampai bullying di sekolah.

Hal itu dikatakannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan, yang diadakan di Jakarta pada Senin (11/11/2024). 

Kegiatan ini diikuti oleh kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia. Didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, dan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Wapres menyoroti beragam tantangan yang terus muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Gibran menyampaikan harapannya agar evaluasi kali ini menghasilkan solusi yang berkelanjutan untuk masalah-masalah pendidikan yang kerap berulang.

Dalam sambutannya, Gibran membahas kebijakan zonasi yang diakui memiliki manfaat, namun di beberapa daerah masih menghadapi kendala dalam penerapan, terutama terkait distribusi tenaga pengajar dan infrastruktur yang belum merata.

"Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ujar Gibran, menyarankan adanya peninjauan ulang atas kebijakan tersebut agar lebih efektif.

Isu lain yang disorot Gibran adalah pentingnya perlindungan bagi guru dan perlunya lingkungan yang aman di sekolah bagi para siswa.

"Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru," tegas Wapres.

Ia mengingatkan bahwa sekolah harus menjadi ruang aman bagi seluruh warga sekolah, termasuk perlindungan khusus bagi siswa yang menjadi korban kekerasan.

Sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi masa depan, Wapres juga menyatakan dukungan terhadap pengenalan pelajaran coding dan matematika sejak dini. Program ini diharapkan dapat melahirkan ahli teknologi dari generasi muda Indonesia di masa mendatang.

Pada akhir arahannya, Gibran mengingatkan pentingnya pengawasan atas pelaksanaan program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis. 

"Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik," ujarnya, menegaskan harapan agar setiap Kepala Dinas Pendidikan menjaga kelancaran implementasi program tersebut.

Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia.

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK menjadi topik utama dalam diskusi kali ini.

Kedua kebijakan tersebut diakui sangat penting dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, meskipun tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan ketidakmerataan daya tampung serta distribusi guru masih perlu diatasi.

Dengan melibatkan kepala dinas pendidikan dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, rapat ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, demi peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.