TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Peraturan Daerah (Perda) nomor 20 tahun 2021 tentang Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) dinilai belum memberikan pengaruh apapun kepada perbaikan lima kecamatan yang tercakup, yaitu Jatinangor, Cimanggung, Pamulihan, Sukarasi, dan Tanjungsari. 

Namun, Dony Ahmad Munir, Bupati Sumedang Periode 2018-2023 yang menjabar ketika Perda itu lahir mengatakan peraturan diterapkan setahap demi setahap.  

Tahap pertama dalam membenahi wilayah barat Kabupaten Sumedang itu yakni dengan membuat Perda KPJ tersebut. 

"Sebenarnya ikhtiar kami untuk menjadikan KPJ yang meliputi 5 kecamatan, sudah dirintis dengan menyiapkan payungnya Perda nomor 20 tahun 2021,"

"Perda-nya ada, Perbup ada, dan Gugus Tugas sudah ada. Ini gugus tugas yang membantu menyerap harapan masyarakat mengatasi persoalan, contoh fasilitas publik," kata Dony di Jatinangor, Senin (19/8/2024). 

Menurut Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, Jatinangor disamping kawasan pendidikan juga merupakan kawasan industri.

Dan setara bertahap Pemerintah Kabupaten Sumedang memerhatikan pembenahan wilayah ini. 

"Misalnya kami berencana membuat Kawasan Pusat Kecamatan Jatinangor. Kami sudah cari di Kiara Payung, tetapi itu ternyata Sukasari, nanti kita cari lagi,"

"Soal lain seperti banjir, menurut perasaan saya mudah-mudahan sama, sudah mulai berkurang. Normalisasi sungai dilakukan," kata Dony. 

Persoalan-persoalan lain di Jatinangor adalah perihal kemacetan, sanitasi, persampahan, banjir, kriminalitas, itu semuanya diikhtiarkan penyelesaiannya. 

"Persampahan ada TPS3R, ini juga tidak berdiri sendiri, KPJ ini erat kaitanya dengan Cekungan Bandung, yang di dalamnya ada Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Garut," 

"Memang ada Legok Nangka untuk aglomerasi Bandung Raya, tapi Sumedang juga ada TPS di Cijeruk, Pamulihan yang tinggal tahapan finisihing-nya," kata Dony.