TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo buka suara soal peristiwa Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan mengenai dibolehkannya presiden berkampanye.

Sebagaimana diketahui, peristiwa itu terjadi saat Jokowi didampingi para petinggi TNI dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Menurut Gatot, ujung tombak dari peristiwa itu adalah prinsip para prajurit sendiri.

"Tergantung dia punya prinsip atau tidak. Kalau dia punya prinsip, pasti dia akan menjaga institusinya, dia tidak mau mengorbankan jati dirinya," ujar Gatot saat ditemui usai acara diskusi bertajuk Pemilu 2024: Titik Krusial Demokrasi dan Dampak Potensial Kecurangan yang diselenggarakan ICMI, Senin (5/2/2024).

Dalam hal ini, Gatot tak menampik kemungkinan bahwa prajurit TNI hendak dimanfaatkan untuk berpihak, baik secara langsung maupun tak langsung.

Namun, jika TNI, terkhusus pimpinannya berpegang pada prinsip dan sumpah, maka dia harus mengabaikan perintah keberpihakan tersebut.

"Presiden menggunakan TNI, tapi kalau TNI nya mempunyai prinsip, dia takkan bisa. Karena Presiden sebagai kepala pemerintahan dan TNI sebagai alat negara," kata Gatot.

Gatot pun mewanti-wanti bahwa sekalinya TNI berpihak, maka akan membawa negara pada kehancuran.

"Dia tahu negara ini akan terpecah apabila dalam keberpihakan. Dia tidak akan tinggal diam. Dia harus berbuat agar negara ini enggak pecah. Maka presiden ngomong begitu, dia enggak akan lakukan itu," katanya.

Sebagai informasi, pernyataan Jokowi mengenai bolehnya Presiden RI berpihak dan berkampanye, disampaikan dalam acara penyerahan Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Menurut Jokowi, hal itu karena setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi,  hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi.

Jokowi menlai bahwa Presiden sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," katanya lagi.(*)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla