Personel Polisi, TNI, dan Satpol PP Cimahi Cegah Mobilisasi Massa
Sedikitnya 800 personel Polres Cimahi ditambah jajaran TNI, Satpol PP dan aparat pendukung lainnya siap mencegah terjadinya mobilisasi massa
Penulis: Dedy Herdiana | Editor: Kisdiantoro
CIMAHI, TRIBUN - Sedikitnya 800 personel Polres Cimahi ditambah jajaran TNI, Satpol PP dan aparat pendukung lainnya siap mencegah terjadinya mobilisasi massa dari Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) ke Jakarta. Kesiapan pengamanan di kedua wilayah hukum Polres Cimahi itu ditunjukkan dengan digelarnya Apel Gelar Pasukan kesiapan pengamanan pelantikan anggota DPR-RI dan DPD-RI di halaman Mapolres Cimahi, Selasa (30/9) sore.
"Polres Cimahi sebagai Polres imbangan untuk mendukung tugas 6 Polres prioritas seperti Polresta Bogor, Polres Bogor, Sukabumi, Cianjur, Karawang dan Purwakarta, kami akan melakukan pengamanan kontingensi," kata Kapolres Cimahi AKBP Erwin Kurniawan saat ditemui wartawan seusai apel, Selasa (30/9).
Sebagai bentuk kegiatan imbangan tersebut, kata Erwin, pihaknya akan melakukan razia terpimpin secara kolektif yang waktunya akan ditentukan dalam waktu dekat.
"Yang jelas kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas wilayah terkait adanya pelantikan DPR-RI dan DPD-RI pada tanggal 1 Oktober," katanya.
Sebelumnya diakui Erwin, pihaknya sudah melakukan pengamanan di setiap titik pintu keluar menuju Jakarta sejak beberapa hari lalu. Bahkan dalam pengamanan tersebut tidak ada yang menjadi fokus utama, karena semua titik pintu keluar menuju Jakarta sama-sama menjadi fokus perhatiannya.
"Yang jelas kami sudah pantau pintu gate tol Baros, dan pintu gate tol Padalarang sebagai pintu menuju Jakarta. Selain itu juga di kawasan Cipatat dan Cikalong Wetan. Kami lakukan secara menyebar yang juga melibatkan jajaran polsek-polsek setempat," paparnya.
Selain itu, lanjut Erwin, pihaknya sudah memberi imbauan kepada semua partai politik yang ada di wilayah hukumnya untuk tidak memobilisasi massa ke Jakarta.
"Karena jika itu (mobilisasi massa, Red) terjadi akan rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya. (ddh)