Ahmad Luthfi Realokasi Rp200 Miliar untuk Percepat Perbaikan Jalan Rusak di Jateng

Ringkasan Berita:

• Pemprov Jateng merealokasi sekitar Rp200 miliar melalui Perkada 2026 untuk mempercepat perbaikan jalan provinsi tanpa menunggu APBD Perubahan.
• Anggaran difokuskan pada ruas jalan rusak berat, seperti Randublatung–Cepu, Keling–Kelet Jepara, Soloraya, Wonogiri, dan sejumlah titik lain di Jawa Tengah.
• Gubernur Ahmad Luthfi menargetkan kemantapan jalan provinsi kembali mencapai 94,4 persen, bahkan berpotensi naik hingga 95–96 persen pada akhir 2026.

TRIBUNJABAR.ID - SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan realokasi anggaran tahun 2026 sekitar Rp200 miliar untuk perbaikan jalan di wilayahnya. 

Hal itu untuk mempercepat penaganan perbaikan jalan rusak di wilayahnya supaya mulus kembali.

"Jadi untuk tahun 2026 ini, daripada menunggu anggaran perubahan bulan September, kita membat Perkada (Peraturan kepala daerah) untuk menggeser beberapa anggaran yang kita gunakan untuk pemeliharaan jalan," kata  Luthfi usai Rapat Evaluasi APBD Tahun 2026 dan Persiapan APBD Perubahan 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 8 Juni 2026.

Realokasi anggaran tersebut, dilakukan untuk menggenjot kembali kemantapan jalan provinsi di Jawa Tengah, yang sempat menurun karena  musim hujan yang panjang sampai awal tahun 2026.

"Hari ini saya putuskan  dengan Wagub, Sekda, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahwa khusus infrastruktur akan kita buatkan Perkada, sehingga jalan-jalan provinsi yang sekarang kualifikasinya rusak berat insyaallah dalam waktu dekat kita  lakukan pemeliharaan dan peningkatan. Saya ingin 2026 ini kembali ke 2025 bahwa kemantapan jalan provinsi harus 94,4 persen," tegasnya.

Ia menjelaskan, dana realokasi tersebut diprioritaskan untuk jalan-jalan provinsi yang saat ini kondisinya rusak berat. Salah satu contohnya adalah ruas jalan Randublatung-Cepu yang sempat dikomplain oleh masyarakat setempat. Selanjutnya di ruas jalan di wilayah Soloraya, dan ruas Jalan Keling-Kelet di Jepara.

"Memang tidak bisa kita bangun jalan itu sakdek saknyet (seketika). Jadi perlu adanya lelang, perlu adanya penggeseran anggaran, perlu adanya Perkada untuk mengubah agar kita tidak melanggar peraturan. Jadi tidak bisa langsung, intinya kita bisa melakukan itu," jelas Luthfi.

Kepala Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro menambahkan, pada Perkada 2026 ini akan ada alokasi tambahan sekitar Rp200 miliar. Tambahan anggaran tersebut sudah diploting untuk usualan yang sudah diajukan. Titik lokasi yang akan menjadi sasaran tersebar di seluruh Jawa Tengah, termasuk ruas Randublatung-Cepu, Keling-Kelet Jepara, Wonogiri dan Soloraya, dan beberapa titik lainnya.

"Harapannya nanti posisi kemantapan jalan di akhir 2026 nanti bisa naik," katanya.

Berdasarkan perhitungan terakhir, dengan adanya tambahan alokasi sekitar Rp200 miliar dan APBD Perubahan, kemantapan jalan diperkirakan akan kembali pada kisaran 93?hkan bisa naik menjadi kisaran 95-96 % .

"Jadi perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah melalui dua cara. Pertama, melalui Bidang Bina Marga dengan pengaspalan jalan dua lapis. Kedua, melalui Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) dengan pengaspalan satu lapis. Peningkatan jalan masuknya ke Bidang Bina Marga," katanya. (*)