Pakar Nilai MBG Tetap Relevan, Perbaikan Sistem & Edukasi Jadi Kunci Keamanan Pangan

TRIBUNJABAR.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, kini menghadapi tantangan besar dalam hal keamanan pangan. 

Sejak Januari hingga Oktober 2025, tercatat ada 75 insiden dengan total korban diperkirakan 6.000 orang. Dari angka tersebut, kasus keracunan MBG paling banyak terjadi di Pulau Jawa dengan jumlah korban sekitar 4.000 anak.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu (01/10), Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana membeberkan faktor pemicu keracunan MBG. Mulai dari proses sanitasi yang buruk, pemasok bahan makanan yang tak patuh SOP, hingga distribusi makanan yang terlalu lama di perjalanan.

“Temuan ini menjadi peringatan penting bagi kami untuk segera memperbaiki sistem dari hulu ke hilir, termasuk pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga metode distribusi ke sekolah-sekolah,” tegas Dadan, Rabu (01/10).

Untuk menangani kasus ini dengan cepat, Badan Gizi Nasional (BGN) sigap membuka layanan pengaduan (hotline) bagi masyarakat, menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah, serta membentuk dua tim investigasi terkait kasus keracunan MBG.

“Dari internal ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) yang akan bekerja sama dengan Kepolisian, BIN, Dinkes, BPOM, dan pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan,” ujar Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/).

Sementara tim independen, beranggotakan para ahli kimia, farmasi, chef, serta pakar dari berbagai bidang keilmuan lainnya.

Gencarkan Edukasi Penjamah Pangan SPPG di Seluruh Daerah

Gerak cepat BGN juga terlihat melalui pelatihan penjamah pangan yang digelar di berbagai daerah. Penjamah pangan sendiri merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses produksi dan distribusi MBG. 

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Enny Indarti, menjelaskan bahwa pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kompetensi petugas dapur SPPG agar lebih memahami pentingnya penerapan higienitas personal.

“Pelatihan ini penting agar para penjamah pangan memahami tata kelola penyediaan makanan bergizi gratis secara higienis dan aman, sehingga bisa mencegah risiko keracunan,” kata Enny dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

Baca juga: Kabar Gembira, Guru Penanggung Jawab MBG Bakal Dapat Insentif, Aturannya Rampung Minggu Ini

Pelatihan tersebut mencakup edukasi praktik dasar seperti memastikan penjamah pangan bebas dari penyakit menular, mengganti pakaian kerja di lokasi, menjaga kebersihan diri, memotong kuku tanpa pewarna, serta penggunaan alat pelindung diri seperti penutup kepala, masker, sarung tangan, dan alas kaki karet.

Selain itu, mereka juga dilarang memakai aksesori selama bekerja dan wajib mencuci tangan dengan air mengalir sebelum memulai aktivitas.

Program pelatihan ini digelar secara masif di berbagai daerah, antara lain Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Tengah, hingga Jabodetabek dan Jawa Barat, dengan total peserta mencapai puluhan ribu penjamah pangan dan relawan.

BGN menargetkan, ke depan seluruh petugas SPPG dapat memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai standar baru dalam tata kelola dapur MBG. Upaya ini menjadi bagian dari perbaikan tata kelola program secara menyeluruh agar tujuan besar mencetak Generasi Emas 2045 dapat tercapai.

MBG Tetap Layak Dipertahankan

Sejumlah pakar menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap layak dipertahankan karena membawa dampak besar terhadap peningkatan gizi anak-anak Indonesia. 

Guru Besar Departemen Manajemen FEB Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A., menilai persoalan keracunan yang muncul belakangan ini lebih disebabkan oleh panjangnya rantai penyaluran makanan yang membuat kontrol kualitas menjadi lemah.

Menurutnya, salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah menerapkan sistem penyediaan makanan berbasis kantin sekolah, sebagaimana diterapkan di sejumlah negara maju.

“Melalui kantin sekolah, makanan dapat tersaji lebih segar dan risiko makanan basi bisa dihindari. Dengan skala kecil dan pengawasan langsung dari pihak sekolah, keamanan pangan lebih mudah dijaga,” ujar Agus Sartono dikutip dari laman UGM, Senin (06/10).

Prof. Agus menambahkan, jika model ini diterapkan, kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi oleh UMKM di sekitar sekolah, sehingga tidak hanya memperkuat kualitas gizi, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal. 

Selain itu, dana sebesar Rp15.000 per porsi akan bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh sekolah, bukan hanya sekitar Rp7.000 seperti sistem yang berjalan saat ini.

Sebagai alternatif, dana juga bisa disalurkan langsung kepada siswa, mirip dengan mekanisme Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan pengawasan dari guru dan orang tua.

“Dengan cara ini, BGN cukup berperan sebagai penyusun panduan teknis dan pengawas pelaksanaan. Ini akan menekan praktik rente sekaligus memastikan program berjalan efektif,” jelasnya.

Sementara itu, Pakar Endokrin Anak dari RSCM Jakarta, Prof. Dr. dr. Aman Bhakti Pulungan, Sp.A(K) Subsp. End., FAAP, FRCPI (Hon.), menegaskan bahwa MBG adalah program strategis yang harus dipertahankan.

Menurutnya, sekolah merupakan tempat paling ideal untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang baik dan seimbang, mengingat sebagian besar waktu mereka dihabiskan di lingkungan sekolah.

“Programnya jangan dihilangkan. Mari kita kawal agar berjalan baik dan tepat sasaran. Dengan pengawasan serius, MBG bisa menjadi langkah penting melawan stunting, obesitas, hingga diabetes pada anak-anak Indonesia,” tegas Prof. Aman pada awak media di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2025).

Baca juga: Peran Ahli Gizi Dalam Penyelenggaraan MBG