Sri Dewi Sebut Musrenbang Tingkat Provinsi Jadi Momentum Sinkronisasi Program

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Fraksi PKS, Sri Dewi Anggraini, menyebut Musrenbang tingkat Provinsi menjadi momentum untuk sinkronisasi program pembangunan
• Musrenbang kali ini relatif efektif karena seluruh dapil dipertemukan langsung dengan dinas terkait dan Bappeda untuk membahas prioritas pembangunan secara lebih terarah
• Khusus untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat, setiap daerah mengusulkan sekitar 10 program prioritas bantuan keuangan Provinsi 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Fraksi PKS, Sri Dewi Anggraini, menyebut Musrenbang tingkat Provinsi menjadi momentum untuk sinkronisasi program pembangunan serta percepatan penanganan persoalan infrastruktur dan lingkungan di daerah.

Dikatakan Sri Dewi, paparan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan gambaran arah pembangunan Jawa Barat ke depan, termasuk visi Gubernur yang harus selaras dengan kebutuhan di setiap daerah pemilihan (dapil).

Menurutnya, forum Musrenbang kali ini relatif efektif karena seluruh dapil dipertemukan langsung dengan dinas terkait dan Bappeda untuk membahas prioritas pembangunan secara lebih terarah.

“Dengan pola seperti ini, kebutuhan tiap dapil bisa langsung dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan. Jadi lebih konkret dalam menentukan prioritas,” ujar Sri Dewi, Kamis (16/4/2026).

Khusus untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat, kata Sri, setiap daerah mengusulkan sekitar 10 program prioritas bantuan keuangan Provinsi yang sebelumnya telah dibahas di tingkat lokal.

Namun demikian, Sri Dewi mengakui masih ada sejumlah usulan yang belum terakomodasi dalam perencanaan.

Beberapa di antaranya tetap disampaikan dalam forum sebagai catatan penting pemerintah Provinsi.

Salah satunya terkait kemacetan di kawasan Cipatat yang dinilai menjadi titik krusial dan membutuhkan penanganan serius, termasuk dukungan anggaran.

Persoalan lain yang turut disorot yakni banjir di sejumlah titik di Kabupaten Bandung Barat, serta kerusakan jalan penghubung antarwilayah seperti Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

"Kondisi infrastruktur sangat vital bagi aktivitas masyarakat sehingga perlu segera mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah," katanya.

Sri Dewi menegaskan, seluruh usulan yang disampaikan merupakan hasil aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses, sehingga diharapkan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan prioritas di masing-masing daerah.