7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Naikkan Tarif Pajak, Tantang Warga hingga Berujung Dituntut Lengser

6. Kebijakan lima hari sekolah

Sudewo membuat sebuah kebijakan lima hari sekolah mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026, lebih tepatnya dimulai 14 Juli 2025.

Alasannya agar siswa bisa lebih produktif.

Sudewo berpendapat bahwa waktu akhir pekan bisa dimanfaatkan untuk kualitas keluarga dan “penyegaran” mental siswa.

Kebijakan Sudewo soal peraturan lima hari sekolah dianggap bertentangan dengan tradisi pendidikan agama lokal Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin).

Kebijakan ini segera menuai kritik dari masyarakat, terutama kalangan santri, guru ngaji, dan ulama NU, karena dianggap menyalahi aktivitas keagamaan.

Namun, kebijakan lima hari sekolah kini telah dibatalkan melalui SK Bupati Pati nomor 400.3.1/303/M tanggal 8 Agustus 2025.

Dengan demikian, sistem pembelajaran kembali diterapkan enam hari sekolah mulai 11 Agustus 2025

7. Proyek Masjid Rp15 M

Sebanyak lima ribu santri juga akan ikut dalam aksi unjuk rasa 13 Agustus 2025.

Para santri yang akan ikut berunjuk rasa tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Pati.

Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes kebijakan Pemkab Pati yang menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menaikkan tarif Pajak PBB-P2 hingga 250 persen, di saat proyek renovasi Masjid Agung Baitunnur Pati yang menelan anggaran hingga Rp15 miliar. 

Mereka mempertanyakan urgensi proyek tersebut di tengah berbagai kebutuhan mendesak masyarakat Pati.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com