Taufik Nurrohim: Target Pertumbuhan Ekonomi Jabar Capai 7,95 Persen Jadi Tantangan di RPJMD

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Taufik Nurrohim, menyoroti tantangan besar yang harus dihadapi Pemprov Jabar dalam mewujudkan target-target ambisius yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. 

Salah satu tantangan utama adalah menaikkan laju pertumbuhan ekonomi daerah hingga mendekati 8 persen, sesuai dengan target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“RPJMD ini harus mengakomodir RPJMN, di mana Pak Presiden kita, Pak Prabowo, melakukan sebuah lompatan besar. Dari sebelumnya target laju pertumbuhan ekonomi nasional 5 persen, sekarang ditargetkan menjadi 8 persen di tahun 2029,” ujar Taufik di Studio Tribun Jabar, dikutip Selasa (29/7/2025).

Konsekuensinya, kata Taufik, Jawa Barat juga harus menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 7,95 persen. Padahal, saat ini laju pertumbuhan ekonomi Jabar masih berada di angka sekitar 4,95 persen.

“Artinya dalam lima tahun kita harus naik hampir 3 digit. Sementara rata-rata kenaikan per tahun itu hanya nol koma sekian. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar dan butuh inovasi luar biasa untuk mencapainya,” imbuhnya.

Selain itu, Taufik menyebutkan bahwa pemerintah pusat menetapkan tiga isu prioritas dalam RPJMN: pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penguatan sumber daya manusia. 

Dia menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi-misi Gubernur Dedi Mulyadi dan kebijakan nasional agar target pembangunan dapat tercapai.

“Sekarang kita sedang mencari inovasi-inovasi menuju apa yang menjadi target RPJMN dan RPJMD. Ini bukan hanya soal angka, tapi juga arah kebijakan,” katanya.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan larangan yang sempat dikeluarkan di awal masa pemerintahan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai berpotensi meningkatkan angka pengangguran, Taufik menjelaskan bahwa saat itu RPJMD memang belum disahkan.

“Kalau kemarin mungkin kebijakan belum mengacu ke RPJMD, karena masih berdasarkan inovasi pribadi Pak Gubernur. Tapi sejak RPJMD disahkan pada 19 Juli, semua langkah politik, kebijakan, dan arah pembangunan harus mengacu ke dokumen itu,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa RPJMD telah menetapkan indikator-indikator makroekonomi secara jelas, termasuk target penurunan pengangguran dan kemiskinan. 

Taufik mengingatkan bahwa saat ini Jawa Barat memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia, yaitu 6,75 persen atau sekitar 3 juta lebih penduduk.

“Kemiskinan kita juga masih tinggi, di angka 7,8 persen, setara dengan sekitar 3,5 juta orang. Target dari pusat adalah menurunkannya ke angka 5 sekian persen. Artinya ini PR besar dan butuh langkah-langkah yang terukur,” tuturnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Taufik menilai bahwa solusi tidak bisa hanya bersumber dari APBD provinsi. Menurutnya, diperlukan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam mengakselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Barat.