Taufik Nurrohim: RPJMD Adalah Dokumen Arah Pembangunan, Bukan Sekadar Administrasi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Taufik Nurrohim, menegaskan pentingnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman utama arah pembangunan Jawa Barat selama lima tahun ke depan. 

Hal tersebut disampaikan di Studio Tribun Jabar, dikutip Selasa (29/7/2025). 

Menurutnya, RPJMD bukan sekadar produk administratif, melainkan hasil konsensus dari visi-misi gubernur terpilih yang dijabarkan secara teknokratik dan strategis.

“RPJMD ini adalah dokumen teknokratik yang sejatinya merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur terpilih, dalam hal ini Kang Dedi Mulyadi," kata dia. 

Taufik menuturkan, ketika pemilu selesai dan rakyat sudah menentukan pilihannya, maka gubernur diberikan mandat untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah melalui RPJMD. 

Ia menekankan, RPJMD berlaku selama satu periode kepemimpinan kepala daerah atau lima tahun. Namun, keberadaannya tidak berdiri sendiri.

Dokumen ini juga wajib selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengakomodasi kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

“Jadi ini bukan dokumen lokal semata. RPJMD harus mengintegrasikan visi pembangunan jangka panjang daerah dan sinkron dengan kebijakan Presiden di tingkat nasional. Dalam penyusunannya, ada tahapan konsultasi publik, Musrenbang, sampai akhirnya dirumuskan menjadi dokumen resmi pembangunan,” tambahnya.

Taufik juga mengajak masyarakat luas, tidak hanya kalangan birokrasi atau legislatif, untuk memahami isi RPJMD. 

Ia menilai keterlibatan publik dalam memahami arah pembangunan menjadi krusial agar kebijakan tidak hanya menjadi milik elite, tetapi juga bagian dari kesadaran kolektif masyarakat.

“Bagi warga awam sekalipun, RPJMD ini penting diketahui. Di dokumen ini akan ditentukan siapa yang diprioritaskan untuk mendapat pembangunan. Wilayah mana yang akan mendapat jalan baru, berapa ruang kelas baru yang akan dibangun, bagaimana irigasi diperbaiki, bagaimana strategi meningkatkan ekonomi rakyat, sampai soal penataan desa dan kota,” jelasnya.

Menurutnya, RPJMD menentukan siapa yang akan menikmati hasil pembangunan dan siapa yang bisa saja tertinggal jika tidak diperhatikan. 

Oleh karena itu, kata dia, keterbukaan dan partisipasi masyarakat terhadap isi dokumen ini menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan adil dan merata.