Mengapa Terjadi Perang Thailand dan Kamboja dan Masalahnya Apa ? Ini Sejarah Panjangnya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Hubungan antara Thailand dan Kamboja memanas setelah insiden baku tembak yang menewaskan 14 orang,  berujung pada bentrokan bersenjata.

Jurnalis veteran Kamboja, Soy Sopheap, melaporkan Thailand mengerahkan enam jet tempur F-16, dengan satu di antaranya ditembak jatuh.

Namun klaim Kamboja ini dibantah Thailand.

Perang kedua negara telah menewaskan 14 orang tewas di Thailand, yakni satu tentara dan 13 warga sipil.

Di pihak Kamboja, empat warga sipil terluka.

Baca juga: Kisah Pilu Bagas, Pemuda Sukabumi Diduga Jadi Korban TPPO di Kamboja: Tiga Hari Tak Makan di Penjara

Penyebab

Saling serang Thailand dan Kamboja ini berakar pada sengketa wilayah, terutama yang menyangkut Candi Preah Vihear.

Kuil Preah Vihear adalah candi masa Khmer.

Kuil Preah Vihear terletak di Pegunungan Dângrêk, di Provinsi Preah Vihear, Kamboja dan dekat distrik Kantharalak, Thailand.

Namun, konflik yang pecah pada Kamis 24 Juli 2025 juga karena serangkaian insiden lain.

Ledakan Ranjau Darat: Beberapa tentara Thailand terluka akibat ledakan ranjau darat saat berpatroli di sepanjang wilayah perbatasan yang disengketakan pada 16 Juli. Thailand menuduh Kamboja yang menanam ranjau tersebut, klaim yang dibantah keras oleh Phnom Penh.

Baku Tembak di Wilayah Sengketa: Ketegangan memuncak pada Mei lalu setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak singkat dengan pasukan Thailand di wilayah sengketa yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, lokasi pertemuan perbatasan antara Thailand, Kamboja, dan Laos.

Saling Tuduh sebagai Pemicu Serangan: Pada 24 Juli, militer Thailand mengklaim pasukan Kamboja melepaskan tembakan di daerah dekat kuil Ta Muen Thom (juga di wilayah sengketa).

Thailand merespons dengan serangan udara menggunakan jet tempur F-16 terhadap target militer Kamboja.

Kamboja membalas dengan tembakan artileri dan roket. Kedua belah pihak saling menyalahkan sebagai pihak pertama yang memulai eskalasi.

Ketegangan Diplomatik: Hubungan diplomatik memburuk, bahkan ada insiden di mana Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra disebut dipermalukan oleh pemimpin senior Kamboja, Hun Sen, yang membocorkan percakapan telepon pribadi mereka mengenai perbatasan.

Mengapa Candi Preah Vihear jadi Titik Konflik

Candi Preah Vihear adalah titik paling sensitif dari sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand.

Berikut adalah kronologi singkatnya:

Abad ke-15: Kekaisaran Khmer mulai mengalami kemunduran, dan pasukan dari Siam menjarah ibu kota Kamboja di Angkor Thom.

Abad ke-18 - 19: Siam secara bertahap menggerogoti wilayah Kamboja.

1904 & 1907: Perjanjian perbatasan ditandatangani antara Prancis (yang menjajah Kamboja) dan Siam.

Perjanjian tersebut menyepakati bahwa perbatasan di dekat Preah Vihear akan membentang di sepanjang garis daerah aliran sungai Pegunungan Dangrek.

Namun, peta yang dibuat kemudian oleh Prancis menempatkan Candi Preah Vihear di wilayah Kamboja, meskipun secara geografis candi itu berada di atas tebing yang menghadap ke Kamboja.

1941: Thailand merebut Preah Vihear dan wilayah lain saat bersekutu dengan Jepang dalam Perang Dunia II.

1953: Setelah kekalahan Prancis di Indocina, Kamboja yang baru merdeka ingin menguasai kembali wilayahnya. Pasukan Thailand kemudian pindah ke Preah Vihear pada tahun 1954.

1962: Kamboja memprotes tindakan Thailand dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ).

ICJ memutuskan bahwa Candi Preah Vihear adalah milik Kamboja, meskipun sebagian besar tanah di sekitarnya berada di bawah kendali Thailand. Thailand menolak sejumlah peta kolonial Prancis yang menjadi dasar keputusan tersebut.

2008: Sengketa kembali memanas ketika Kamboja berupaya mendaftarkan Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

Thailand keberatan, mengklaim bahwa permohonan tersebut mencakup tanah di sekitar candi yang mereka anggap sebagai wilayah Thailand.

Kata Pengamat ISESS

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memandang pertempuran antara militer Thailand dan militer Kamboja yang meletus di perbatasan kedua negara pada Kamis (24/7/2025) kemarin memiliki dampak multi-level atau berlapis.

Pertama, kata dia, secara langsung konflik ini berdampak pada keamanan perbatasan dan keselamatan warga sipil. 

Hal tersebut, lanjutnya, terlihat dari adanya korban sipil dan pengungsian massal.

Menurut dia hal itu mengindikasikan eskalasi yang serius dalam konflik tersebut.

Kedua, menurutnya secara politik konflik itu memperlihatkan kegagapan ASEAN dalam merespons krisis internal. 

Hal itu, lanjutnya ditunjukkan dengan tidak ada pernyataan bersama dan tak ada langkah cepat untuk deeskalasi. 

"Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ASEAN seperti non-intervensi dan konsensus justru menjadi hambatan dalam menghadapi konflik sesama anggota," ungkap dia saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (25/7/2025).

Ketiga, kata dia, konflik itu juga bisa mengganggu integrasi regional. 

Ia mencatat jalur darat utama yang menghubungkan Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam adalah bagian dari proyek konektivitas ASEAN yang lebih besar. 

Jika stabilitas terganggu, menurut dia, maka logistik, perdagangan lintas batas, hingga proyek infrastruktur bersama bisa terhambat.

"Ini tentu akan berdampak pada kepercayaan investor dan mitra luar kawasan terhadap ketahanan ASEAN sebagai entitas ekonomi dan politik," kata dia.

"Di tengah situasi ini, Indonesia perlu mempertimbangkan inisiatif," ungkapnya.

Ia mencatat Indonesia punya sejarah panjang sebagai penengah, baik saat memediasi konflik internal Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting (JIM) di akhir 1980-an yang membuka jalan menuju Paris Peace Agreements 1991, maupun saat menjadi Ketua ASEAN pada 2011 ketika konflik perbatasan Thailand–Kamboja kembali memanas.

Pada 2011, kata dia, Indonesia tidak hanya mengeluarkan seruan damai, tetapi juga mengambil langkah konkret, melakukan shuttle diplomacy antara Bangkok dan Phnom Penh, memfasilitasi pertemuan Joint Border Committee, serta menginisiasi pembentukan Indonesian Observer Team (IOT) yang dikirim langsung ke area sengketa sebagai pemantau independen.

Menurutya langkah itu adalah upaya langka dari ASEAN, dan Indonesia memimpin proses tersebut dari awal hingga implementasi awal di lapangan.

Fahmi juga mencatat langkah Indonesia saat itu diakui sebagai terobosan, karena untuk pertama kalinya ASEAN menyepakati pengiriman tim pemantau sipil ke wilayah konflik antarnegara anggotanya. 

Menurut dia hal itu menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa ASEAN sesungguhnya bisa bertindak jika ada kemauan politik dan kepemimpinan yang kuat. 

Kata Fahmi, Indonesia memainkan peran kunci dalam menciptakan kondisi tersebut.

Selain itu, menurut dia, hubungan Indonesia dengan kedua negara cukup istimewa.

Indonesia, kata dia, juga punya andil besar dalam pembangunan kekuatan militer Kamboja melalui pelatihan pasukan khusus dan pasukan antiterornya. 

Sementara Thailand, ungkapnya, pernah memberikan izin dan kepercayaan tinggi kepada Kopassandha (kini Kopassus) untuk melakukan operasi militer pembebasan sandera "Woyla" di Bandara Don Muang, Bangkok.

"Nah, modal historis, netralitas strategis, dan kredibilitas itu bisa menjadi landasan kuat untuk mendorong inisiatif mediasi baru, baik secara bilateral, trilateral, atau lewat kerangka ASEAN yang lebih fleksibel," kata Fahmi.

"Kalau Indonesia tidak hadir dengan inisiatif damai, akan ada aktor luar yang mengisi ruang itu. Dan hasilnya belum tentu baik bagi ASEAN," pungkasnya.(*)