Kemenkum Jabar Lantik Dua Notaris Pengganti, Tekankan Pentingnya Integritas dan Kepastian Hukum
Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati Br. Pandia
TRIBUNJABAR.ID - BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan dua orang Notaris Pengganti di Ruang Rapat Romli Atmasasmita pada hari Jumat, 25 Juli 2025. Pelantikan ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan hukum kenotariatan di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Garut.

Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati Br. Pandia, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Ave Maria Sihombing, serta jajaran Subbidang AHU dan para calon terlantik. Dua Notaris Pengganti yang dilantik adalah Elvira Meilariny, S.H., M.Kn., untuk wilayah Kota Bandung dan Teten Sutandi, S.H., untuk wilayah Kabupaten Garut.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati Br. Pandia, menekankan bahwa Notaris Pengganti mengemban peran dan marwah yang sama pentingnya dengan Notaris sebagai pejabat umum. Ia berpesan agar para pejabat yang baru dilantik senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, kepastian hukum, dan integritas sesuai amanat Undang-Undang Jabatan Notaris.
"Penting untuk Saudara/i menjaga kualitas dan integritas pelayanan. Prosedur pembuatan akta wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Hemawati.
Lebih lanjut, Hemawati mengingatkan para Notaris Pengganti untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tugasnya. Hal ini mencakup pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan para pihak, kewajiban pelaporan data pemilik manfaat korporasi, serta penerapan prinsip mengenali pengguna jasa untuk mencegah masalah hukum di kemudian hari. Pelantikan ini menegaskan komitmen Kemenkum Jabar, di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Asep Sutandar, untuk terus menjaga kualitas dan kepastian layanan hukum bagi masyarakat di Jawa Barat.
Kanwil Kemenkum Jabar Hadiri Rapat Koordinasi Layanan Umum Bersama Biro Umum Kemenkum RI |
![]() |
---|
Pastikan Regulasi Berkualitas, Kemenkum Jabar Harmonisasi Raperwal Kota Depok tentang Budaya Baca |
![]() |
---|
Kemenkum Jabar Perkuat Layanan Publik, Empat Pegawai Resmi Diangkat Jadi PPPK |
![]() |
---|
Lapor Kesiapan ke BPHN, Kemenkum Jabar Mantapkan Peluncuran Ribuan Pos Bantuan Hukum pada 1 Oktober |
![]() |
---|
Kemenkum Jabar Bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya Harmonisasikan Raperda Tentang Sistem Kesehatan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.