Wamensos Ungkap Kesiapan Sekolah Rakyat yang Akan Dibuka Mulai 14 Juli, Tinggal Hal-hal Kecil

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, mengeklaim kesiapan sekolah rakyat di Polteksos Bandung sudah mencapai 99 persen. 

Agus mengatakan itu setelah meninjau langsung sarana-prasarana di Gedung Polteksos di Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Sabtu (12/7/2025). 

Dia bersama rombongan menyusuri setiap ruangan yang nantinya akan digunakan untuk asrama, ruang belajar, laboratorium bahasa dan komputer, toilet, hingga dapur untuk para siswa.

"Kita melakukan pengecekan karena waktunya tinggal dua hari. Senin tanggal 14 Juli besok, sekolah rakyat sudah mulai dibuka, siswanya sudah masuk," ujar Agus, Sabtu.

Dia mengatakan semuanya aman, tinggal hal-hal yang kecil yang nanti harus diselesaikan.

Baca juga: Tiga Kurikulum Disiapkan untuk Sekolah Rakyat, Boarding Disebut Paling Penting

"Mungkin besok pada hari Minggu semuanya sudah beres sehingga pada waktu pembukaan sekolah di tanggal 14 Juli sudah aman," ucap dia.

Selain di Kota Bandung, kata dia, kesiapan sekolah rakyat di sejumlah provinsi lain pun berjalan lancar, meski belum melakukan pengecekan secara langsung.

"Tapi kemarin semalam kami rapat pimpinan di Kemensos semua laporan yang kita terima, hampir 99 persen beres," katanya. 

Menurutnya, jika masih ada kekurangan di salah satu sekolah, Agus memastikan hal tersebut akan dicek secara langsung dan diperbaiki oleh penanggung jawab di setiap daerah. 

"Kalau misalkan memang ada masalah, ya ini masih ada waktu. Kita sudah menyiapkan tim berlapis-lapis. Ya, dari nanti pemkab ada kepala sentra, ada kepala diklat, termasuk PIC," katanya.

Baca juga: Disdik Bakal Dampingi Proses Pembelajaran di 13 Sekolah Rakyat se-Jawa Barat

Nantinya, kata dia, sekolah rakyat di Polteksos Bandung ini akan diisi 100 siswa yang dibagi menjadi empat rombongan belajar (rombel) dengan 17 guru, termasuk satu kepala sekolah.

Semua siswa yang masuk dalam sekolah rakyat ini pun, kata dia, sudah sesuai dengan aturan perekrutan, yakni dilakukan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) di desil 1 atau masuk kategori miskin, dan miskin ekstrem.

Petugas juga langsung melakukan pengecekan di lapangan, tidak sembarang mencomot siswa di luar kategori desil 1 tersebut. 

"Dari Kemensos yang diwakili oleh pendamping PKH, dari BPS ya, kemudian pemkab juga diwakili oleh Dinsos. Jadi siswa-siswa yang kemudian sudah kita kroncek, kita asesmen, oleh bupati atau wali kota diteken. Ditandatangani ya itu calon siswanya," katanya. (*)