Anggota DPRD Jabar Komisi V Zaini Shofari Bilang Begini Soal Polemik Rombel 50 Siswa per Kelas
Menurut Zaini, aturan rombel 50 siswa per kelas untuk jenjang SMA/SMK, sudah tidak sesuai dengan aturan kementerian pendidikan
Penulis: Muhamad Nandri Prilatama | Editor: Siti Fatimah
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Polemik terkait aturan rombongan belajar atau rombel 50 siswa per kelas masih terus bergulir hangat dalam tahapan penerimaan murid baru tahun ajaran 2025/2026. Polemik ini pun menyita perhatian anggota DPRD Jabar dari Fraksi PPP Komisi V, Zaini Shofari untuk turut berkomentar.
Menurut Zaini, aturan rombel 50 siswa per kelas untuk jenjang SMA/SMK, sudah tidak sesuai dengan aturan kementerian pendidikan yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023, di mana standar nasional pendidikan dan menetapkan batas maksimal itu ialah 36 siswa.
"Jelas itu tak akan efektif dan kondusif. Yang ada itu bakal menurunkan kualitas pembelajaran dan bertentangan dengan peraturan yang ada," katanya dihubungi, Rabu (9/7/2025).
Zaini pun mengaku beberapa kali turun langsung meninjau ke sekolah-sekolah dan didapatkan banyak sekolah yang masih sempit ruangan kelasnya, sehingga kebijakan satu rombel 50 siswa sangatlah keliru dan tak representatif.
"Jadi, Permendikbud yang mengatur satu kelas 36 siswa itu sudah melalui kajian, sedangkan yang rombel 50 siswa itu kajian dari mana? Tak usah memakai alasan untuk mengoptimalkan atau menjemput anak-anak yang miliki potensi tak melanjutkan sekolah, sehingga mencoba memaksimalkannya menjadi 50 siswa per kelasnya," ujarnya
Lebih lanjut, Zaini pun menyebut para guru atau kepala sekolah pun merasa terbebani meski tak diucapkan secara langsung terkait masalah ini.
"Pemprov (Disdik) atau gubernur pun enggak ada bahasan atau diskusi bersama kami soal kebijakan ini, tiba-tiba main edarkan saja kebijakan tersebut. Minimalnya kan kalau ada kebijakan itu ya dikaji dahulu atau diskursus, meski memang gubernur memiliki kuasa penuh dalam pemegang otoritas. Tapi, pola atau model semacam ini tidaklah bagus," katanya
Menteri Pariwisata: Lulusan Poltekpar NHI Bandung Bisa Jadi Motor Penggerak Pariwisata Berkelanjutan |
![]() |
---|
INABA Membangun Terapkan Green Accounting untuk Komunitas Disabilitas |
![]() |
---|
PKS Bandung Barat Siap Kolaborasi Edukasi Gizi Seimbang Cegah Kasus Keracunan MBG Terulang |
![]() |
---|
Motor SUV Kebanggaan New Honda ADV160 Siap Jadi Magnet Utama di IMOS 2025 |
![]() |
---|
Keracunan Massal di Cipongkor, DPRD Jabar Sri Dewi, Tekankan Pentingnya Standar Keamanan Pangan MBG |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.