Mahalogi Ingatkan Pemkab Sukabumi Adanya Dugaan Perusakan Lingkungan di Gunung Halimun Salak

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Dian Herdiansyah 

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Sekelompok warga yang tergabung dalam Masyarakat Pemerhati Ekologi (Mahalogi) menyoroti dugaan perusakan lingkungan di kawasan hutan lindung Gunung Halimun Salak, tepatnya di Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan investigasi tim Mahalogi, terdapat aktivitas penebangan liar dan alih fungsi lahan yang telah menyebabkan bencana di wilayah Kabupaten Sukabumi. 

Koordinator Mahalogi, Mantra Sugrito, mengungkapkan, atas adanya penebangan liar mengakibatkan hilangnya pohon sebagai penyangga dari bencana ekologis di wilayah Sukabumi.

"Kami mencatat meningkatnya intensitas bencana seperti banjir, longsor, hingga pergeseran tanah yang melanda puluhan kecamatan. Ini bukan kebetulan. Ada nyawa melayang, kerugian triliunan, dan lingkungan yang rusak parah," ujar Mantra, Kamis (3/7/2025).

Baca juga: Satu Kelas Isi 50 Siswa Dinilai Turunkan Kualitas Pendidikan Sekolah Negeri, Ini Kata FKKS Sukabumi

Pihak Mahalogi menduga, permasalahan ini bermula dari klaim penguasaan lahan oleh seorang oknum yang mengaku memiliki surat pengelolaan atas lahan lebih dari 70 hektare di kawasan Gunung Halimun Salak.

Mereka menuding adanya keterlibatan oknum pejabat Pemkab Sukabumi dalam dugaan pemberian surat kuasa kepada pengacara tersebut.

"Jika benar ada mafia lahan yang bermain bersama penguasa, ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup masyarakat," tegas Mantra.

Untuk mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Mahalogi telah melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Sukabumi yang berada di Palabuhanratu, Rabu (2/7).

Baca juga: Kades Babakan Pari Sukabumi Minta Perusak Rumah Singgah Tak Ditahan karena Tulang Punggung Keluarga

Dalam tuntutannya, Mahalogi mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap seluruh pelaku perusakan lingkungan baik individu, aparat, maupun korporasi.

Mereka juga menyerukan dilakukannya kajian kebencanaan menyeluruh, serta peluncuran program penghijauan yang masif dan melibatkan pemuda serta petani lokal.

"Kekeliruan teknokratik dan semantik dalam penyusunan rencana pembangunan harus segera dikoreksi. Kita butuh perencanaan yang berpihak pada alam dan manusia, bukan kepentingan elite,” kata mereka.

Mahalogi juga menyerukan agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, segera turun tangan menangani persoalan ekologis di Sukabumi.

"Jika kerusakan ini terus dibiarkan, bukan hanya hutan yang akan musnah. Gedung pemerintahan pun bisa runtuh dihantam bencana yang tak dicegah," tutup Mantra. (*)