Konflik Wagub Jabar Erwan Vs Sekda Jabar Herman, Pengamat: Tak Profesional

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Konflik terbuka antara Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan dengan Sekretaris Daerah, Herman Suryatman menunjukkan kurangnya profesional di level puncak birokrasi yang seharusnya menjadi contoh stabilitas dan harmonisasi.

Hal itu diungkapkan pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, Senin (30/6/2025).

Secara teoritis, kata dia, birokrasi adalah organisasi yang cara kerjanya berpedoman pada prosedur operasional baku, sehingga stabilitas adalah ciri utama organisasi birokrasi.

"Alih-alih menuntaskan berbagai persoalan administrasi publik, kedua pejabat justru menampilkan konflik kepentingan yang berpotensi merusak citra pemerintah dan membingungkan bagi ASN di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat," ujar Kristian.

Konflik seperti ini, kata dia, lebih menyerupai aktor sandiwara politik daripada pemimpin birokrasi yang bertanggung jawab. 

"Bahkan hal ini menyebabkan birokrasi Pemda Provinsi Jawa Barat terancam terjebak dalam stagnasi permainan kekuasaan yang semu," katanya.

Gubernur Jabar, kata dia, harus peka dan jangan berharap bahwa masalah antara Wagub dan Sekda ini akan mereda dengan sendirinya. 

"Gubernur wajib memanggil kedua pejabat secara langsung dan memberikan penjelasan tentang keputusan yang dibuat sebagai hasil pemanggilan tersebut kepada publik secara konkret," ucapnya.

Jika akar konfliknya tidak dapat diurai, kata dia, maka Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi harus mempertimbangkan sanksi administratif.

"Bahkan bisa melakukan penunjukan pelaksana tugas sementara, agar pelayanan publik dapat tetap terjaga dengan baik," katanya.

Dalam situasi seperti ini, kata dia, dibutuhkan keberanian mengambil langkah tegas, termasuk evaluasi performa dan perombakan struktur dapat menjadi pilihan rasional demi menjaga kredibilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.