Bonus Persib Juara dari Udunan PNS Jabar Tak Capai Target, Umuh Tolak Terima, Sekda: Itu Sukarela Ya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bonus juara Persib Bandung dari ASN Jabar tak sesuai target.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya meminta Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman untuk mengumpulkan sumbangan untuk bonus Persib juara dari para ASN.

"Bonus enggak boleh pakai APBD, dana pemerintah. Bonus dari saya Rp 1 miliar dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengoordinasikan para pejabat Pemprov Jabar agar memberi bonus Rp 1 miliar. Tapi tidak boleh pakai APBD," ujarnya kepada para Bobotoh di atas panggung pesta perayaan Persib Bandung di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (25/5/2025).

Nyatanya, uang udunan untuk bonus Persib juara itu tak sampai Rp 1 miliar.

Uang bonus yang terkumpul mencapai Rp356.525.000, jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp1 miliar.

Bonus tersebut telah diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, kepada perwakilan Persib Bandung, Selasa (3/6/2025).

Baca juga: Umuh Muchtar Tolak Uang Udunan PNS Jabar untuk Bonus Persib, Ogah Nanti jadi Masalah

Namun, bonus dari udunan PNS Jabar itu akhirnya ditolak oleh Umuh Muchtar.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, menyampaikan bahwa manajemen Persib memutuskan menolak bonus yang diberikan oleh pemerintah daerah itu.

Adapun alasan penolakan tersebut, karena Umuh merasa Pemprov Jabar terbebani dengan janji pemberian bonus kepada para pemain dan staf Persib.

"Uang yang dijanjikan Rp1 miliar itu Sekda sudah berkoar-koar ke mana-mana dan sudah memberikan uang kadedeuh, dikumpulkan Rp365 juta. Sudah diinstruksikan kepada staf di Persib, saya tolak," ucapnya.

Umuh mengungkapkan, dirinya khawatir pemberian bonus itu justru akan memicu persoalan di kemudian hari.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi konflik yang berlarut, dirinya pun memilih menolak serta mengembalikan dana yang sempat diberikan Pemprov Jabar.

"Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua Bobotoh bahwa Persib sudah menerima uang Rp1 miliar. Jangan sampai ini jadi masalah, jadi bumerang," katanya.

Menurut Umuh, Pemprov Jabar terlihat cukup terbebani dengan janji bonus yang sebelumnya diucapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam momen pawai kemenangan Persib.

Dirinya menilai pemerintah sebaiknya tidak mengumbar janji akan memberikan bonus dalam jumlah besar, jika memang belum siap secara finansial.

"Saudara Herman, Sekda Jabar hati-hati ya, uang Rp1 miliar itu nggak susah karena dia menyusahkan sendiri. Apa yang sudah dijanjikan, harusnya jangan bicara dulu, nanti dikumpulkan berapa adanya," ucapnya.

Kata Sekda

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman memilih untuk tidak berkomentar panjang, terkait polemik seputar bonus bagi Persib Bandung yang berhasil menjuarai Liga 1 musim 2024/2025.

Menurut Herman, pemberian bonus untuk pemain Persib yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sepenuhnya bersifat sukarela.

Artinya, tidak ada kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin menyisihkan uangnya sebagai sumbangan.

"Kan itu mah sukarela ya, kan saya kira sudah jelas," ujarnya saat ditemui di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Jumat (27/6/2025).

Herman juga menegaskan, dirinya tidak ingin masalah bonus ini terus berkepanjangan.

Dirinya menjelaskan bahwa urunan sukarela, berarti berapa pun jumlah dana yang disumbangkan oleh ASN tetap akan diterima.

Lebih jauh, Herman enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait kekecewaan Komisaris Persib, Umuh Muchtar yang sempat menyinggung soal janji bonus Rp1 miliar, namun yang terkumpul hanya Rp365 juta.

"Kita mah sukarela ya, karena tidak boleh memaksa, harus sukarela. Sudah. Tidak ada komentar," katanya.

Dedi Mulyadi: Mampunya Segitu

Gubernur Jawa Barat menegaskan, pengumpulan dana untuk bonus Persib Bandung sebagai hadiah juara Liga 1 bersifat sukarela.

Ia mengingatkan, sumbangan yang diberikan tidak boleh berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tidak boleh mengganggu uang kedinasan.

"Ya kalau mampunya segitu ya segitu saja. Kan nggak boleh (memaksa) meskipun saya memintanya Rp1 miliar. Nggak boleh menimbulkan korupsi," ungkap Dedi di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo, Kota Bandung, Rabu (4/6/2025) dikutip Tribun Jabar dari Kompas.com.(*)

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama