DPRD Jabar Desak Pemprov Bayar Tunggakan Utang ke BPJS Kesehatan Rp300 Miliar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi V, DPRD Provinsi Jawa Barat, Lillah Sahrul Mubarok mendorong agar Pemprov Jabar serius menyelesaikan tunggakan utang ke BPJS Kesehatan. 

Dikatakan Lillah, kesehatan merupakan layanan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian utama Pemerintah. 

“DPRD mendorong Di anggaran perubahan tahun 2025 ini , pemprov untuk membayarkan tunggakan BPJS yang senilai kurang lebih Rp300 miliar,” ujar Lillah, Selasa (24/6/2025).

Menurutnya, perlu komitmen jangka panjang dari pemerintah dengan memprioritaskan kesehatan menjadi salah satu program unggulan dengan tidak mengganggu alokasi anggaran untuk kesehatan. 

Sebab, kata dia, akar masalah tunggakan ini di karenakan Pemprov Jabar menggelontorkan duit untuk membiayai pilkada serentak di 27 kota/kabupaten yang menelan biaya Rp.600 miliar. 

“Dikarenakan 2030 kita akan kembali mengadakan pemilihan kepala daerah serentak, saya berharap tidak terulang lagi di penunggakan BPJS ini dan sangat yakin pemerintah hari ini tidak akan mengorbankan anggaran kesehatan untuk biaya pemilihan kepala daerah serentak di 2030 dan memberikan ruang yang besar untuk anggaran kesehatan,” katanya.